Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia

Lucky Elza Aditya, S.H., Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2016, Urgensi Kriminalisasi terhadap Pelacuran dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia, Pembimbing Utama: Dr. Ismail Navianto, S.H.,M.H., Pembimbing kedua: Dr. Nurini Aprilianda, S.H., MHum. Dalam Penulisan tesis ini membahas mengenai analisis urgensi kriminalisasiterhadap pelacuran di Indonesia. Tujuan penulisan tesis ini untuk menganalisis, mendeskripsikan mengenai konsep dan kriteria pelacuran, dasar pertimbangan dan kajian urgensi upaya kriminalisasi perbuatan pelacuran. Selain itu, untuk menganalisis dan melakukan kebijakan perumusan norma pidana kriminalisasi terhadap pengaturan pelacuran dalam ius constituendum guna untuk memberikan suatusolusi dan penyempurnaan dalam perumusan kebijakan hukum pidana yang ideal dalam pembaharuan hukum pidana. Atas latar belakang tersebut perlu diketahui permasalahan, yaitu mengenai: Apa urgensi kriminalisasi terhadap pelacuran dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia ? dan bagaimana kriminalisasi terhadap pelacuran di Indonesia pada masa yang akan datang Penulisan tesis ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka atas permasalahan yang pertama dapat disimpulkan bahwa: Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan dan nilai. Perbuatan pelacuran merupakan bentuk eksploitasi dan perbudakan yang bertentangan dengan nilai dan moral dalam masyarakat termasuk pada pendekatan agama, sosial, kesehatan dan hak asasi manusia. Sedangkan untuk permasalahan kedua maka: Memperhatikan kebijakan hukum pidana yang ada saat ini dan perbandingan pengaturan di beberapa negara yang ada, sehingga ditawarkan konsep sebagai berikut: Perumusan Norma terhadap Pengguna PSK: (1)Setiap orang yang menerima, membayar, memanggil, mengajak, memesan atau menyewa seseorang dengan tujuan untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan secara komersial diancam dengan pidana denda sebesar ………… dan pidana penjara selama ……………….. (2) Perbuatan sebagaimana diatur dalam ayat (1) tetap berlaku apabila pembayaran telah dijanjikan atau dilakukan oleh orang lain. Perumusan Norma terhadap PSK: (1) Setiap orang yang melakukan hubungan seksual atau perbuatan cabul dengan atau atas persetujuannya untuk mendapatkan atau menerima pembayaran atau remunerasi diancam dengan pidana denda sebesar ……………. Dan pidana penjara selama …………. (2) Setiap orang yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan atau di tempat umum dan menawarkan diri, mengajak orang lain baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan menggunakan media informasi dengan tujuan melacurkan diri, dipidana dengan pidana denda sebesar ……….. dan pidana penjara selama ………