Kebijakan Formulasi Peringanan Pidana Bagi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Artikel ilmiah ini membahas tentang kebijakan formulasi peringanan pidana bagi saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap tindak pidana korupsi di Indonesia. Indonesia sebagai Negara hukum haruslah berlandaskan kepada kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit) dan keadilan (Gerechtigkeit). Penelitian ini dilakukan berdasarkan tentang pentingnya perlindungan bagi saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) dalam membongkar suatu tindak pidana. Berkenaan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban ternyata belum sepenuhnya menjawab masalah perlindungan saksi itu sendiri. Penegakkan hukum dalam perlindungan bagi saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator), seringkali tidak mendapat perlindungan hukum disebabkan karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak memberikan landasan hukum yang kuat dalam upaya memberikan perlindungan hukum. Terutama dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 pada Pasal 10 Ayat (2), karena pasal ini tidak memenuhi prinsip perlindungan terhadap seorang Justice Collaborator, dimana yang bersangkutan tetap akan dijatuhi hukuman pidana dan sama sekali tidak memberikan ketegasan untuk para saksi pelaku (Justice Collaborator) agar memperoloeh keringanan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban tersebut hanya mengatakan kesaksian seorang saksi yang juga sebagai tersangka dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Agar terciptanya kepastian hukum tetang perlindungan saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) dimasa yang akan datang diperlukan penambahan, perubahan, dan harmonisasi atas beberapa ketentuan baik itu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi