Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge) terhadap Eksploitasi Budaya oleh Negara Lain (Kajian Empiris Budaya Sasi di Maluku)

Pengetahuan tradisional yang telah lama hidup dalam masyarakat tradisional yang dulunya memiliki sifat kegratisan telah berubah menjadi objek yang sekarang bernilai ekonomis. Hal ini disebabkan karena globalisasi pembangunan dan kebudayaan barat yang telah menjadi paradigma baru dalam pembangunan Negara-negara berkembang termasuk Indonesia, yang berimbas pada kehidupan masyarakat tradisional. Oleh karena itu pengetahuan tradisional tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan sosio-yuridis perlindungan pengetahuan tradisional di Indonesia dan untuk menemukan upaya perlindungan hukum pengetahuan tradisional guna mencegah terjadinya eksploitasi budaya oleh Negara lain. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang mengkaji peristiwa hukum yang menimbulkan perilaku dalam masyarakat. Penggunaan jenis penelitian ini dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa hukum yang berkaitan dengan perlindungan pengetahuan tradisional dapat dipahami dalam kehidupan masyarakat, sehingga dalam pandangan ilmu pengetahuan hukum empiris, kajian terhadap hukum tidak hanya menyangkut aspek normatif belaka, akan tetapi hukum akan dapat dikaji dari aspek empirisnya yakni bagaimana hukum itu nyata dalam proses kehidupan masyarakat. Pengetahuan tradisional memiliki nilai sejarah dan nilai ekonomis yang tinggi sehingga harus dilindungi. Namun dalam memberikan perlindungan, Pemerintah menemui banyak sekali hambatan yaitu: rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya perlindungan pengetahuan tradisional, sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung kegiatan dokumentasi masih kurang, lemahnya hukum dalam memberikan perlindungan bagi pengetahuan tradisional dan kurangnya koordinasi dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Rekomendasi diberikan kepada Pemerintah Indonesia untuk: (1) Membentuk Undang-Undang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. (2) Melakukan dokumentasi sebagai sarana defensive protection. (3) Mempersiapkan benefit sharing yang tepat