Dasar Pertimbangan Hukum Putusan Hakim dalam Menentukan Sanksi Pidana Penjara terhadap Perkara Tindak Pidana Pornografi (Studi di Pengadilan Negeri Palangka Raya)

Kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi ditandai dengan lahirnya berbagai macam pesawat komunikasi. Sehingga berdampak kepada dinamika berinteraksi, berkomunikasi, dan berhubungan di dalam masyarakat. Hal ini tentunya menunjukan bahwa penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru serta mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan dan penegakan hukum. Namun demikian, kecanggihan teknologi dari berbagai macam pesawat komunikasi tidak selalu membawa dampak positif dalam mewarnai dinamika berinteraksi di masyarakat. Permasalahan bahkan selalu muncul, disaat perkembangan teknologi dari berbagai macam pesawat komunikasi sampai saat ini belum diiringi dengan kesiapan mental masyarakat yang sepenuhnya baik, baik secara spiritual maupun intelektual dalam menerima kemajuan teknologi komunikasi tersebut. Sehingga dari kemajuan teknologi komunikasi tersebut justru memicu suburnya kejahatan pornografi. Lahirnya undang-undang Republik Indonesia nomor 44 tentang Pornografi membawa konsekuensi bagi pemerintah melalui lembaga peradilan untuk turut serta dalam penyelesaian perkara tindak pidana pornografi. Dengan demikian, maka hakim pun secara otomatis mempunyai tanggung jawab dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pornografi melalui putusannya. Penelitian ini berupaya mendapatkan dan menganalisis putusan hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam penyelesaian perkara tindak pidana pornografi serta memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan : 1) Apa jenis penjatuhan pidana dalam putusan hakim terhadap perkara tindak pidana pornografi dan tujuan pemidanaannya? 2) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum putusan hakim dalam perkara tindak pidana pornografi? Penelitian ini berupaya mendeskripsikan secara sistematis hasil analisis terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya mengenai jenis penjatuhan sanksi pidana dan dasar-dasar pertimbangan hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu statute aproach, case approach dan conseptual approach. Teori yang digunakan adalah teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif dan teori pemidanaan gabungan. Jenis bahan hukum yang diperlukan dan digunakan dalam penelitian ini antara lain bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yakni bahan-bahan pustaka berupa buku-buku literatur pakar hukum yang terkait dengan kajian penelitian ini serta wawancara dengan nara sumber hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai data pendukung, dan bahan hukum tersier yakni kamus, ensiklopedia dan berbagai literatur bahasa pendukung. Hasil penelitian menunjukan bahwa a) Dalam putusan hakim pengadilan negeri Palangka Raya terhadap para terdakwa tindak pidana pornografi, jenis sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim adalah pidana penjara dan pidana denda dengan sistem perumusan kumulatif-alternatif dan tunggal sehingga terdapat disparitas jenis sistem perumusan sanksi serta bobot sanksi pidananya; b) Bobot sanksi pidana penjara yang dijatuhkan kepada para terdakwa hanya untuk memenuhi rasa keadilan bagi para terdakwa dan tidak untuk mencapai tujuan pemidanaan sepenuhnya yaitu pembinaan. Sedangkan bobot sanksi pidana denda dalam jumlah nominal yang tinggi hanya bertujuan untuk menakut-nakuti (afschrikking); c) Dasar-dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam putusannya terhadap perkara tindak pidana pornografi didasarkan pada fakta-fakta materiil yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi; d) Dasar-dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan lebih terfokus pada pembuktian perbuatan terdakwa dan keadaan-keadaan dari terdakwa sendiri. Selanjutnya diantara beberapa dasar pertimbangan hokum dalam dua putusan hakim tersebut juga terdapat disparitas dari beberapa dasar pertimbangan hukum