Perlindungan Hukum terhadap Korban Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan oleh Perusahaan Pertambangan Emas PT. Nusa Halmahera Mineral (NHM) di Kab. Halmahera Utara

Penulisan tesis ini membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan oleh Perusahaan Pertambangan Emas PT.Nusa Halmahera Mineral (NHM) di Kab.Halmahera Utara. Hal ini dilatarbelakangi beberapa hal diantaranya lingkungan merupakan objek vital yang patut dilindungi demi keberlanjutan generasi yang akan datang. Aktifitas pertambangan yang bersentuhan langsung dengan lingkungan dan masyarakat sepatutnya mendatangkan kontribusi positif dan dalam pengelolaannya mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dewasa ini, Krisis lingkungan yang terjadi baik dalam skala nasional maupun global, sudah sampai pada tahap serius dan mengancam kehidupan. Salah satu indikator kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh degradasi lahan cukup nyata di depan mata dan sudah sangat sering kita alami, seperti banjir tahunan yang semakin besar dan meluas, erosi, sedimentasi sungai dan danau, tanah longsor, kelangkaan air (kuantitas dan kualitas) yang berakibat terjadinya kasus kelaparan di beberapa wilayah negara. Tak terkecuali fenomena pencemaran dan/atau perusakan lingkungan di Teluk kao tempat beroperasi perusahaan pertambangan PT. NHM di kabupaten Halmahera Utara yang mengundang keprihatinan, resistensi serta gejolak dari komunitas disana dan LSM lokal untuk melakukan advokasi. Padahal Negara telah memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap masyarakat dan lingkungannya melalui UUPPLH dan UU Minerba. Adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan kondisi rill di lapangan. Permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan dalam tesis ini adalah apa bentuk kerugian yang dialami korban akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan Emas PT. NHM di kab. Halmahera Utara, apa wujud perlindungan hukum terhadap korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, yang diberikan oleh Pemda dan Perusahan pertambangan Emas PT. NHM, serta bagaimana konstruksi perlindungan hukum yang efektif bagi korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan pertambangan. Jenis penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan ini menggunakan jenis penelitian hukum empirik dengan pendekatan yuridis-sosialkultural. Lokasi penelitian berada di wilayah kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang langsung didapat di lapangan baik berupa hasil wawancara ( interview ) langsung maupun dari hasil pengamatan di lapangan (observasi) sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi berupa “produk hukum dalam hal ini produk perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, hasil penulisan, laporan penulisan, buku-buku dan kepustakaan lainnya. Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara ( overted interview ) dan observasi (overted observation). Populasi dalam penelitian ini berada di lima desa ring 1 wilayah pertambangan PT. NHM masing desa memiliki 5 orang responden, kemudian dikombain dengan responden dari PT. NHM, BLHD, Dinas pertambangan dan Energy, Polres, DPRD dan WALHI Malut. Teknik analis data yang dipakai adalah teknik deskriptif analitik. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa PT. Nusa Halmahera Mineral (NHM) Selama beroperasi di Halmahera Utara telah memberikan kontribusi positif pada pada peningkatan PAD. Namun di sisi lain, keberadaannya mengakibatkan sejumlah kerugian yang dialami warga lokal. Kerugian-kerugian tersebut dapat diidentifikasi dalam beberapa aspek, yakni kerugian dari aspek ekologi, ekonomi, sosial dan budaya. PT. NHM telah berkomitment untuk selalu mengedepankan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terus melakukan perbaikan kinerja pengelolaan lingkungan (continual improvement) guna memenuhi kriteria standar terbaik. Pada kenyataannya, PT. NHM telah lalai menjalankan tanggungjawab kepada warga lokal yang menderita kerugian. Ironisnya, laju pembangunan di Halmahera Utara tidak sinerjik dengan upaya nyata Pemda tersebut dalam memberikan perlindungan kepada masyarakatnya yang menderita kerugian akibat aktifitas pertambangan. Pada tataran normatif, UUPPLH telah mendelesaikan tugas dan kewenangan masing-masing stakeholder (pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat). Hubungan kemitraan yang dijalankan berdasarkan tugas dan kewenangan tersebut diharapkan dapat berjalan dengan baik agar tidak bias dari konsep perlindungan dan pencegahan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Penulis berpendapat, perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap sejumlah pasal dalam UUPPLH yang masih mengandung disparitas sehingga menghambat terwujudnya perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan. Serta perlunya penegasan dalam UUPPLH terkait keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan pada tahap perizinan dan tahap pelaksanaan izin. Pada tataran implementatif, realisasi sejumlah tugas dan kewenangan pemerintah daerah dalam UUPPLH sangat diharapkan. Secara preventif, instrumen perizinan khususnya dalam bidang lingkungan harus ditempatkan pada posisi yang kuat. Aspek pengawasan dan penegakkan hukum lingkungan merupakan langkah represif yang dibutuhkan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif. Selanjutnya optimalisasi peran pemerintah daerah (institusi di bidang lingkungan hidup), yang bekerja dalam bingkai good governance dengan memaksimalkan fungsi legislatif di daerah untuk memformulasikan kebijakan (legislasi dan budgeting) dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan berkelanjutan, akan mampu mewujudkan perlindungan hukum yang efektif disamping, perlunya mengakomodir dan memberdayakan elemen masyarakat, LSM dan Perguruan Tinggi sebagai kontrol publik