Implikasi Yuridis Ketersediaan Tenaga Kefarmasian/Apoteker dalam Pelayanan Kefarmasian di Apotek untuk Memberi Perlindungan kepada Konsumen (Studi di Kota Palangka Raya)

Obat (sediaan farmasi) adalah komoditi yang sangat berhubungan erat/terkait dalam bidang kesehatan, khususnya dengan pelayanan kefarmasian kepada konsumen/masyarakat. Praktik kefarmasian dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, memelihara dan mewujudkan kesehatan di samping itu mengandung risiko yang kontra produktif terhadap kesehatan, seperti cacat fisik, baik sementara atau permanen (penderitaan seumur hidup) bahkan dapat mengakibatkan kematian. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis implementasi ketersediaan tenaga kefarmasian/apoteker dan implikasi serta faktor penyebab/kendala tidak dilaksanakannya tindakan hukum terkait ketentuan dalam Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang pelayanan Kefarmasian terhadap perlindungan konsumen pada apotek-apotek di Kota Palangkaraya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Penerapan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan belum diimplementasikan secara keseluruhan oleh apotek-apotek yang ada di Kota Palangkaraya. Hal tersebut dapat dilihat dari 83 apotek yang ada di Kota Palangkaraya terdapat 57 (lima puluh tujuh) apotek yang pada jam buka apotek tidak dilayani oleh Apoteker Pengelola Apotek atau tidak ada Apoteker pendamping, ketersediaan Apoteker sebagai Apoteker Pengelola Apotek yang dipersyaratkan tidak terpenuhi. Salah satu penyebab hal tersebut adalah kurangnya jumlah ketersediaan tenaga Apoteker yang ada di Kota Palangkaraya. Secara umum penyebab kekurangan tenaga Apoteker tersebut antara lain: (a) Tidak adanya institusi (belum adanya Fakultas Farmasi) di Kalimantan Tengah, (b) Kurangnya minat dari Apoteker bekerja di Palangkaraya dikarenakan jasa yang diberikan oleh pemilik Sarana Apotek masih dianggap tidak memadai, serta (c) Kesanggupan pemilik Sarana Apotek untuk memberikan/membayar jasa masih rendah dengan alasan terkait dengan omzet yang tidak sesuai; sehingga berimplikasi pada perlindungan konsumen yakni: (a) Upaya menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen tidak tercapai, khususnya tidak tercapainya perlindungan kepada konsumen dalam memperoleh penetapan obat/sediaan farmasi dan jasa kefarmasian dan informasi (penjelasan langsung tentang penggunaan obat) serta mutu dan keamanannya, dan (b) Tidak tercapainya hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi obat/sediaan farmasi. Dampak lain dari dilanggarnya ketentuan tersebut terhadap konsumen adalah: (a) Terjadinya pendistribusian/penyaluran obat dari sarana legal ke sarana illegal, dan (b) Terjadinya penyalahgunaan obat yang tidak sesuai dengan peruntukannya/khasiatnya. (2) Faktor yang menjadi kendala / penyebab tidak diterapkannya tindakan hukum tersebut diatas terhadap apotek-apotek yang Tidak Memenuhi Ketentuan baik oleh Balai POM di Palangka Raya maupun oleh Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya disebabkan oleh : (a). Prioritas pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Palangka Raya hanya terhadap produk (pemenuhan keamanan, mutu dan khasiat obat), (b). Tidak menjadi prioritas pengawasan oleh Balai POM Di Palangka Raya tentang Pemenuhan persyaratan sebagai Apoteker Pengelola Apotek dan ketidak beradaan/berhalangan melakukan tugas Apoteker Pengelola Apotek atau tidak adanya apoteker pendamping pada saat jam buka apotek sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, (c). Balai POM Di Palangka Raya tidak mempunyai kewenangan langsung melakukan Penghentian Sementara Kegiatan Apotik, atau mencabut izin apotik, (d). Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya lebih berorientasi pada investasi pelaku usaha namun kurang memperhatikan perlindungan terhadap konsumen