Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja/Buruh Dalam Permasalahan Hubungan Industrial Di Pt.Alun Balikpapan

Mengamati perusahaan sebagai simbol dari sistem ekonomi dominan, menjadi jelas secara inheren, struktur dan fungsinya adalah anti-tesis bagi perlindungan hukum pekerja/buruh, keduanya saling bertentangan, selalu dijumpai kesenjangan antara das sollen (keharusan) dan das sain (kenyataan) dan selalu muncul diskrepansi antara law in the books dan law in action. Nyatanya kehidupan ekonomi dengan hegemoni kapitalisme financial telah beroperasi melalui “dis-solution subject” yang tidak memandang pekerja/buruh sebagai subjek produksi yang patut dilindungi, melainkan sebagai objek yang bisa di eksploitasi, inilah yang terjadi di Indonesia, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menuai kotroversi. Berdasarkan kenyataan itu penulis merumuskan masalah; bagaimana implementasi Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 mengenai permasalahan perselisihan hubungan industrial, bagaimanakah pengusaha memberikan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh?, bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja/buruh dan upaya apa saja yang harus dilakukan ountuk memberikan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh. Tujuannya adalah untuk menganalisis bagaimana Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 dan Undang – Undang tahun 2004 mengenai permasalahan perselisihan hubungan industrial, untuk melakukan alanisis terhadap permasalahan hubungan industrial, mengetahui pelaksanaan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh, mengetahui pelaksanaan perlindungan hukumnya dan menganalisis upaya perlindungan hukum. Untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian, digunakan metode pendekatan yuridis empiris/sosiologis dengan spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis. Jenis datanya meliputi Data Primer dan Data Skunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi(library and documentation) serta penelitian lapangan(field research), sedangkan pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Non Random Sampling dengan metode Purposive Sampling. Dari hasil pembahasan diketahui bahwa secara legalitas banyak terjadi pelanggaran syarat-syarat kerja di PT Alun Balikpapan, perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh tidak diberikan oleh pengusaha secara maksimal, sedangkan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh terkendala karena adanya kelemahan dalam system hukum ketenagakerjaan, baik substansi, struktur maupun kulturnya. Oleh karena itu, perlu revisi atas beberapa peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, serta memberdayakan Serikat Pekerja/Serikat Buruh agar mampu menjalankan tujuan dan fungsinya dengan baik