Hak Monopoli Negara Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Persepektif Negara Kesejahteraan

Jaminan sosial merupakan hak kontitusional yang dimiliki oleh warga negara yang harus mampu di penuhi oleh negara. Indonesia telah mencoba untuk memenuhi amanat konstitusi terkait adanya jaminan sosial warga negara dengan diundangkanya Undang-Undang Nomor 40 TAhun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan juga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Secara tersirat Indonesia menyebutkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia merupakan negara kesejahteraan. Adanya jaminan sosial juga merupakan ciri dari negara kesejahteraan. Namun adanya Badan Penyelengga Jaminan Sosial yang dibentuk oleh pemerintah menimbulkan pro-kontra dimasyarakat. Dari latar belakang itu penulis merumuskan tiga permasalahan antara lain mengapa negara diberi hak monopoli dalam penyelenggaraan jaminan sosial, apakah yang menjadi dasar pemikiran pelimpahan hak monopoli negara dalam penyelenggaraan jaminan sosial dari sistem jaminan sosial sebelum BPJS kepada BPJS, lalu apa implikasi hukum yang ditimbulkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan (1). Negara diberikan hak monopoli dalam penyelenggaraan jaminan sosial karena jaminan sosial merupakan hak warga negara yang harus dipenuhi oleh negara dan karena keadulatan yang dipegang adalah kedaulatan rakyat maka negara memonopoli jaminan sosial. (2) dasar pemikiran pelimphan hak monopoli negara dalam bidan jaminan sosial adalah Pasal 33 (2) UUDNRI Tahun 1945, Pasal 51 UU No 5 Tahun 1999, dan juga berdasarkan aspek sosiologis serta filosofis. (3). Implikasi hukum dari adanya monopolo negara dalam bidang jaminan sosial berdampak bagi dokter, rumah sakit, peserta BPJS, dan perusahaan asuransi diluar BPJS