Tindakan Pembakaran Dan/Atau Penenggelaman Kapal Perikanan Berbendera Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia

Dalam rangka penegakan hukum di laut perlu adanya upaya atau tindakan untuk memelihara dan mengawasi ditaatinya ketentuan-ketentuan hukum baik hukum nasional maupun hukum internasional. Pemerintah Negara Republik Indonesia dalam upaya memberantas Illegal fishing di Laut Yurisdiksi Nasional Indonesia dengan mengacu pada ketentuan undang-undang perikanan telah melakukan tindakan pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing. Hal tersebut dengan maksud agar menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dalam upaya penegakan hukum harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya mengenai hukum acara pidana dan perlindungan hak asasi manusia. Tulisan ini untuk menganalisa apakah ketentuan tindakan pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang menganalisis kepustakaan terhadap bahan hukum primer yang berupa bahan hukum yang bersifat autoritatif terdiri dari perundang-undangan, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim dan bahan hukum sekunder berupa publikasi yang berkaitan dengan hukum namun bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yaitu berupa buku-buku teks, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Dalam penulisan ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk melihat konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode diskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindakan pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing secara yuridis tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia karena Tindakan tersebut bertentangan dengan asas-asas Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu asas praduga tak bersalah, asas perlakuan sama dimuka hukum dan asas keseimbangan, tindakan tersebut berarti telah menghilangkan barang bukti yang akan digunakan untuk pembuktian di sidang pengadilan