Perencanaan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam Mempersiapkan Pengambil Alihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Menjadi Pajak Daerah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut Pemerintah Pusat mengalihkan kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan kepada Pemerintah Daerah. Dalam rangka melaksanakan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan maka Pemerintah Daerah harus mempersiapkan segala keperluan agar proses pengalihan ini berjalan dengan lancar. Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis aspek-aspek yang berhubungan dengan (1) proses perencanaan persiapan pengambilalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan, (2) rencana pemerintah Kabupaten Kudus dalam persiapan pengambilalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan, (3) faktor-faktor yang mempengaruhi persiapan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan informan, observasi dan penelusuran dokumen. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data model Miles dan Huberman, dimana analisa data yang dilakukan terdiri dari tiga komponen, yakni: reduksi data, display data, menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa dalam proses perencanaan persiapan Pemerintah Kabupaten Kudus untuk mengambil alih kewenangan pengelolaan PBB P2 menjadi pajak daerah, penetapan tujuan, sasaran, dan target dilakukan setelah proses pengumpulan data dan informasi dilakukan. Proses pengumpulan data dan informasi untuk mendukung proses perencanaan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sebelum rencana dibuat atau sebelum tujuan, sasaran, dan target ditetapkan dan juga selama proses perencanaan berlangsung. Selama proses perencanaan persiapan pengalihan PBB P2 menjadi Pajak Daerah, Pemerintah Kabupaten Kudus tidak melakukan monitoring dan evaluasi secara formal. Dalam mempersiapkan struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya manusia, Pemerintah Kabupaten Kudus belum melakukan Analisis Beban Kerja. Pemerintah Kabupaten Kudus tidak menyusun suatu dokumen rencana tentang persiapan pengalihan PBB P2 menjadi pajak daerah. Yang menjadi faktor pendukung dari proses perencanaan Pemerintah Kabupaten Kudus diantaranya adalah: tersedianya dana atau pembiayaan, partisipasi SKPD terkait, serta partisipasi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Bank Jateng. Sementara yang menjadi faktor penghambat adalah tidak adanya dokumen rencana, tidak ada tim pengalihan PBB P2 dan pembagian tugas yang tidak merata, serta kurang intensifnya koordinasi dan komunikasi. Rekomendasi penelitian adalah dalam proses perencanaan persiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah, sebaiknya Pemerintah Kabupaten Kudus melakukan monitoring dan evaluasi agar segera diketahui masalah-masalah yang dihadapi sehingga dapat segera direncanakan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Kudus menyusun suatu dokumen rencana yang memuat langkah-langkah Pemerintah Kabupaten Kudus dalam mempersiapkan pengalihan PBB P2. Adapun untuk memudahkan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam menyusun dokumen rencana, Pemerintah Kabupaten Kudus dapat menggunakan alat bantu manajemen yang disebut Bagan Gantt (Gantt Chart) yang berupa bagan balok sederhana mengenai rencana jadwal pelaksanaan kegiatan dengan modifikasi pencantuman rencana pembagian tugas dan tanggung jawab. Dalam merencanakan Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta untuk merencanakan jumlah kebutuhan pegawai, sebaiknya Pemerintah Kabupaten Kudus melakukan analisis beban kerja sehingga diperoleh estimasi yang tepat mengenai besaran SOTK dan jumlah pegawai yang dibutuhkan. Pemerintah Kabupaten Kudus sebaiknya membentuk Tim Pengalihan PBB P2 dan melakukan pembagian tugas dengan baik sehingga beban tugas tidak menumpuk di salah satu orang saja, tetapi dibagi diantara personel yang ada sehingga proses perencanaan dari masing-masing tahapan bisa berjalan bersama. Pemerintah Kabupaten Kudus sebaiknya menjaga koordinasi dan komunikasi baik diantara internal Pemerintah Kabupaten Kudus dan juga dengan instansi terkait diluar Pemerintah Kabupaten Kudus karena kurangnya koordinasi dan komunikasi dapat menyebabkan proses perencanaan tidak berjalan lancar