Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Untuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Media Elektronik.

Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar dalam pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang Hilang atau Rusak dan pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang Hilang atau Rusak, melalui media elektronik Sistem Administrasi Badan Hukum, namun dalam pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri dapat dicetak tanpa ada perintah untuk membayar pemungutan tersebut, dalam peraturan tidak diatur cara pembayarannya, sehingga ada kekosongan hukum. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam cara pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang Hilang atau Rusak dan pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang Hilang atau Rusak, melalui Sistem Administrasi Badan Hukum serta yang bertanggungjawab terhadap pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tidak dipungut dalam pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri yang ditelah dicetak. Jurnal ini disusun dengan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kekosongan hukum menjadikan ketidakpastian hukum dalam cara pembayaran pemungutan Penerimaan Bukan Pajak untuk pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri yang Hilang atau Rusak tersebut, melalui Sistem Administrasi Badan Hukum, sehingga pemerintah harus membuat peraturan mengenai cara pembayaran pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri tersebut, serta pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tidak dipungu