Keabsahan Diskresi Dalam Penyelesaian Sisa Pekerjaan Yang Bukan Disebabkan Force Majeure Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (Dpa) Pemerintah Daerah

Kondisi saat ini, belum ada satupun regulasi yang mengatur tentang Penyelesaian sisa pekerjaan yang bukan disebabkan force majeure pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pemerintah Daerah. Sebagai konsekuensi dari negara kesejahteraan (welfare state) serta seiring dengan perkembangan masyarakat yang kian kompleks, dimungkinkan bahwa berbagai persoalan yang terjadi ditengah masyarakat dan harus diurus oleh organ pemerintahan /kepala daerah itu telah ada pengaturannya juga ada yang belum diatur, pemerintah tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan alasan tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Ketika tidak ada peraturan perundang-undangan atau ada peraturan perundang-undangan, namun normanya samar atau multiinterpretasi, pemerintah dapat menggunakan diskresi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif tersebut digunakan untuk membahas dua permasalahan penelitian, yaitu : 1). Apakah penerapan Instrumen hukum diskresi dalam penyelesaian sisa pekerjaan yang bukan disebabkan force Majeure pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pemerintah Daerah sah menurut norma hukum administrasi negara. 2). Apakah Syarat-syarat dan batasan-batasan menjalankan diskresi dalam Penyelesaian sisa pekerjaan yang bukan disebabkan force Majeure pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pemerintah Daerah agar sah dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta tata kelola keuangan yang baik. Guna membahas dan menjawab permasalahan tersebut diatas, maka peneliti menggunakan beberapa teori, yaitu : 1). Teori Negara Hukum, 2). Teori Rechtmatigheid van bestuur, 3). Teori Kewenangan, 4). Teori Freies Ermessen/Diskresi, 5). Teori Pengambilan Kebijakan, 6). Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, 7). Asas Pengelolaan Keuangan Yang Baik serta menggunakan paradigma Legal Posivitisme, yaitu menganalisa norma yang ada melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan menemukan solusi kekosongan hukum serta memberikan sumbangan pemikiran bagi semua pemerintah daerah dalam penyelesaian permasalahan sisa pekerjaan yang bukan disebabkan karena Force Majeure pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pemerintah daerah. Berdasarkan atas hasil analisa kajian dengan menggunakan teori-teori tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa : Pertama, Diskresi dalam penyelesaian permasalahan sisa pekerjaan yang bukan disebabkan karena Force Majeure pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pemerintah daerah telah memenuhi unsur-unsur dan syarat syahnya diskresi. Syarat-syarat diskresi yang digunakan sebagai dasar pengujian adalah tidak bertantangan dengan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis yakni asas-asas umum pemerintahan yang baik. Disamping itu, karena di dalam diskresi itu terkandung makna pertimbangan berbagai kepentingan terkat pilihan, dan pencapaian tujuan, maka keabsahan diskresi juga di dasarkan pada rasionalitas. Kedua, Diskresi dalam penyelesaian permasalahan sisa pekerjaan yang bukan disebabkan karena Force Majeure pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pemerintah daerah telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta tata kelola keuangan yang baik