Kontribusi Konstitusi Madinah Dan Konstitusi Nagarakretagama Terhadap Rancangan Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Hak Dan Kebebasan Beragama

Penelitian ini berjudul “Kontribusi Konstitusi Madinah dan Konstitusi Nagarakretagama Terhadap Rancangan Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Hak dan Kebebasan Beragama”. Penelitian ini dapat diselesaikan atas bimbingan Dr. Rachmad Safa`at, S.H.,M.Si, sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Jazim Jazim Hamidi, S.H.,M.H, sebagai Pembimbing Kedua. Pada pendahuluan penelitian ini dijelaskan bahwa jaminan konstitusi terhadap penegakan hak dan kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) ternyata tidak membuat hubungan antar umat beragama di Indonesia terjalin damai dan rukun. Masih banyak konflik dan kekerasan berbasis agama terjadi di negeri ini. Kenyataan ini membuktikan bahwa pengaturan hak dan kebebasan beragama menyisakan berbagai persoalan yang wajib diperbaiki karena berkaitan langsung dengan esensi dari paham konstitusi yang bertujuan untuk menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM). Kelemahan pengaturan hak dan kebebasan beragama tersebut dapat diperbaiki melalui mekanisme amandemen, salah-satunya dengan mempertimbangan pola pengaturan hak dan kebebasan beragama yang diatur dalam Konstitusi Madinah dan Konstitusi Nagarakretagama dalam proses perbaikannya. Dua konstitusi tersebut mampu menciptakan kehidupan harmonis antar masyarakatnya yang memiliki perbedaan paham agama. Pilihan atas keduanya merupakan gabungan yang serasi sebagaimana kultur masyarakat Indonesia yang agamis, plural dan memegang teguh sikap rukun antar sesama. Langkah awal guna mengkaji kontribusi konstitusi Madinah dan Konstitusi negara kertagama terhadap amandemen kelima UUD NRI 1945 terkait hak dan kebebasan beragama ialah mengetahui berbagai kelemahan pengaturan hak dan kebebasan beragama yang ada dalam UUD NRI 1945. Hal ini dimaksudkan agar kajian mengenai konstribusi dua konstitusi tersebut sebagai bahan pertimbangan dapat dikaji secara mendalam dan terfokus untuk menanggulangi berbagai kelemahan tersebut. Setelah ditemukan kelemahannya, langkah selanjutnya ialah mengkaji kontribusi dua konstitusi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam upaya amandemen kelima UUD NRI 1945 terkait hak dan kebebasan beragama. Kajian ini berhasil mengidentifikasikan berbagai persoalan yang menjadi kelemahan dalam Pengaturan hak dan kebebasan beragama dalam UUD NRI 1945 antara lain; Pertama, terjadinya pemisahan antara hak kebebasan beragama dengan hak kebebasan berkepercayaan; Kedua, Tidak seimbangnya prisnsip HAM dan KAM dalam pengaturan hak dan kebebasan beragama; Ketiga, adanya ketidakjelasan pengaturan pembatasan hak dan kebebasan beragama. Kelemahan-kelemahan tersebut selanjutnya perlu dilakukan perbaikan yang mengkaji tentang konsep pengaturan dalam Konstitusi Madinah dan Konstitusi Nagarakretagama yang ternyata memberikan pengaturan yang v tidak membedakan antara agama dan kepercayaan, menyeimbangkan HAM dan KAM dalam kebebasan beragama, dan memberikan pembatasan yang jelas terhadap hak dan kebebasan beragama sehingga menyebabkan pengaturannya menjadi sempurna dan menyebabkan kehidupan antar umat beragama terjalin harmonis, rukun, dan damai. Pola pengaturan yang demikian diharapkan menjadi kontribusi berharga dalam menciptakan model pengaturan hak dan kebebasan beragama dalam UUD NRI 1945