Tanggung Jawab Indonesia Sebagai Negara Transit Bagi Pengungsi Anak Berdasarkan Hukum Internasional

Indonesia bukan negara pihak dari Konvensi Pengungsi 1951, sehingga tidak memiliki kerangka administratif dan perundang-undangan untuk menangani masalah pengungsi secara baku. Tetapi, Indonesia selalu banyak didatangi oleh pengungsi yang memiliki tujuan ke Australia, mengingat posisi Indonesia yang cukup strategis untuk beristirahat, karena jarak dari negara asal sangatlah jauh dengan negara tujuan. Dengan demikian, sebagai negara transit dan bukan negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, Indonesia tidak mempunyai dasar agar dapat dimintai tanggung jawab yang bersifat leterlijk dalam aturan internasional. Kedatangan pengungsi pada suatu negara biasanya tidak sendiri, mereka membawa sanak keluarga termasuk anak, sehingga pengungsi anak-anak akibat konflik di negara asalnya memerlukan perhatian dan perlindungan yang tidak sama seperti pengungsi dewasa. Hal ini mengingat kebutuhan khusus dan kerentanan mereka sehingga mereka harus pula menerima perlindungan dan bantuan khusus. Maka dengan itu perlu diadakan pola pemahaman baru tentang perlindungan anak yang berbasis dari aturan-aturan yang berlaku secara universal, dan dapat melihat negara lain yang telah melakukan ratifikasi konvensi pengungsi 1951 sehingga dapat dijadikan acuan awal dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak dalam rangka tanggung jawab negara bagi pengungsi anak yang ada di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengkaji tanggung jawab Indonesia sebagai negara transit bagi pengungsi anak berdasarkan hukum internasional dan pengaturan tanggung jawab Indonesia bagi pengungsi anak menurut hukum nasional di masa yang akan datang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan conceptual approach, statute approach, dan case approach. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan sekunder. Teori yang digunakan sebagai pisau analisa yaitu: teori yurisdiksi, teori tanggung jawab negara, dan teori perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia bukan negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 sehingga tidak memiliki tanggung jawab yang bersifat leterlijk sebagai negara transit terhadap perlindungan pengungsi anak menurut hukum internasional, akan tetapi sebagai negara pihak dalam konvensi hak-hak anak Indonesia memiliki tanggung jawab terhadap pengungsi anak sesuai dengan pasal 22 konvensi hak-hak anak. Bahwa hukum pengungsi dan hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia, serta menurut hukum kebiasaan internasional bahwa negara melakukan perlindungan akan prinsip hak asasi manusia yang secara tidak langsung juga mewajibkan untuk melindungi hak-hak pengungsi anak, dan dalam prinsip hukum yaitu jus cogens yang pada substansinya melindungi hukum dalam ranah kemanusiaan. iii Selanjutnya Indonesia secara normatif bertanggung jawab dalam perlindungan pengungsi anak berdasarkan prinsip hak asasi manusia. Adapun bentuk tanggung jawab Indonesia bagi pengungsi anak dalam pengaturan hukum nasional di masa yang akan datang adalah dengan meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 beserta Protokol 1967, dan selanjutnya membuat peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari Konvensi Pengungsi 1951 sehingga akan ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus membahas tentang tanggung jawab Indonesia sebagai negara transit dalam memberikan penanganan dan perlindungan pengungsi anak di Indonesia, dengan merujuk pada konvensi status pengungsi dan konvensi hak-hak ana