Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Administrasi dan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Konstruksi penyelesaian sengketa administrasi dan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008, UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009, dan UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum telah menimbulkan banyak permasalahan hukum. Beberapa di antaranya yakni adanya putusan PTUN yang tidak bisa dieksekusi, dualisme putusan badan peradilan yang saling bertentangan, disharmonisasi hukum acara PTUN dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta disharmonisasi hukum acara PTUN dengan tahapan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Permasalahan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, kebingungan masyarakat, serta berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Penelitian Tesis ini merumuskan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang muncul akibat ketidaktepatan pengaturan penyelesaian sengketa administrasi dan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Melalui penelitian hukum normatif ( normative legal research ), dicari konstruksi yang tepat melalui serangkaian upaya rekonstruksi terhadap pengaturan penyelesaian sengketa administrasi dan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hasilnya harus ada pengaturan ulang tahapan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan memperhatikan potensi sengketa yang muncul di tiap-tiap tahapan. Selain itu, tahapan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah haruslah memberikan ruang waktu yang cukup untuk penyelesaian sengketa yang muncul hingga ada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Penyusunan ulang tahapan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah disertai dengan penyusunan hukum acara khusus Peradilan Tata Usaha Negara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hukum acara khusus tersebut didesain dengan konsep acara cepat. Dengan begitu permasalahan tidak bisa dieksekusinya putusan Peradilan Tata Usaha Negara menjadi terselesaikan. Agar tidak setiap sengketa yang muncul dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah bermuara ke pengadilan, wewenang Bawaslu provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota haruslah diperkuat dengan memberikan wewenang untuk menyelesaikan sengketa administrasi berskala kecil yang putusannya bersifat final dan mengikat kecuali untuk sengketa administrasi yang mengandung unsur sengketa TUN. Terkait dengan sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 97/PUU-XI/2013 menyatakan tidak lagi memiliki wewenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menyikapi putusan tersebut, ada dua alternatif yang dapat dilakukan yakni membentuk pengadilan khusus yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah atau memberikan wewenang kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan argument efisiensi, efektivitas serta harmonisasi putusan, peneliti berpendapat sebaiknya perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah ditangani oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang putusannya dapat dimintakan Kasasi ke Mahkamah Agung