Perubahan Politik Hukum Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah dan Implikasinya Terhadap Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan politik hukum pengaturan pemilihan Kepala Daerah. Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah ialah mewujudkan demokrasi di pemerintahan tingkat lokal melalui pengisian jabatan Kepala Daerah. Dalam kurun waktu kurang lebih sepuluh tahun terakhir telah terjadi tiga kali perubahan politik hukum pengaturan pemilihan kepala daerah yakni dipilih oleh DPRD, menjadi pemilihan langsung oleh rakyat bukan pemilu, kemudian pemilihan langsung oleh rakyat sebagai bagian dari pemilu. Sebagaimana terlihat pengaturannya dalam tiga Undangundang organik tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku terakhir. Sementara secara esensi ketiganya merupakan pelaksanaan dari pasal 18 UUD 1945. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis asas-asas hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum, dengan menggunakan konsep dan teori sebagai alat analisis, dalam menjawab rumusan masalah penelitian yaitu: bagaimana perubahan politik hukum pengaturan pemilihan kepala daerah, bagaimana impilkasinya terhadap bentuk pertanggungjawaban, serta apa implikasinya terhadap ketaatan asas hirarki pemerintahan sebagai negara kesatuan dan perkembangan demokrasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa telah terjadi perubahan politik hukum pengaturan pemilihan kepala daerah dari dipilih oleh DPRD menjadi dipilih langsung oleh rakyat, didasari oleh adanya perubahan politik hukum nasional, tercermin dalam perubahan atas UUD 1945, khususnya pasal 18; yang secara konstitusional membawa perubahan mendasar dalam sistim ketatanegaraan Indonesia. Kekuasan pemerintahan bergeser dari eksekutif heavy menuju legislative heavy, pengaturan pemerintahan daerah bergeser dari pelaksanaan otonomi dengan asas sentralisasi menjadi otonomi dengan asas desentralisasi, dari filosofi keseragaman dalam kesatuan menjadi filososfi keberagaman dalam kesatuan, dengan Kewenangan yang besar, diberikan kepada daerah terkait pengisian jabatan kepala daerah, dengan partisipasi/keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pemilihan kepala daerah, campur tangan pemerintah terbatas pada tindakan administrasi. Sehingga pemilihan Kepala Daerah menjadi lebih demokratis. Hakikat pertangungjawaban dalam negara kesatuan bersifat hirarki, kepada Presiden. Implikasi perubahan pemilihan Kepala Daerah, ialah pertanggungjawaban kepada DPRD, dan kemudian pertanggungjawaban di berikan dalam tiga bentuk yakni kepada Pemerintah, berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kepada DPRD berupa keterangan pertanggungjawaban dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD merupakan bentuk ketidak taatan asas hirarki pemerintahan sebagai negara kesatuan dengan sistim pemerintahan Presidensil; maka perlu melakukan perubahan atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah, khususnya mengenai konsistensi pengisian Jabatan Kepala Daerah dan Pertanggungjawabannya dengan tolak ukur terselenggaranya model pemerintahan, efisiensi pemerintahan, sekaligus menjamin perkembangan demokratisasi; Serta Perlu dilakukan perubahan terhadap Regulasi yang mengatur tentang Rekruitmen Calon Kepala Daerah oleh Partai Politik/gabungan partai Politik agar lebih transparan dan akuntabel