Rekonstruksi Politik Hukum Pengelolaan Perikanan Laut Berbasis Kemakmuran Rakyat

Sumber daya perikanan laut merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa. Wilayah perairan laut yang menjadi bagian dari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah 3,1 juta km², di dalam wilayah perairan laut yang luas tersebut terkandung potensi perikanan laut yang sangat melimpah, yang seyogianya dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, baik untuk kepentingan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dimasa sekarang sekaligus dapat dilestarikan untuk kepentingan generasi dimasa mendatang. Bahwa secara konstitusional negaralah yang diberikan otoritas sebagai organmisasi seluruh rakyat untuk dapat mewujudkan tujuan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia, termasuk di dalamnya adalah potensi sumber daya perikanan laut. Tujuan dibentuknya negara Indonesia adalah mewujudkan kehidupan yang maju, adil, makmur dan sejahterah bagi seluruh rakyat, itulah salah satu tujuan fundamental yang telah dikonstruksikan oleh para pendiri bangsa dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengapa politik hukum pengelolaan perikanan laut cenderung mengabaikan prinsip kemakmuran rakyat, untuk menemukan dan menganalisis apa implikasi yuridis dari politik hukum pengelolaan perikanan yang cenderung mengabaikan prinsip kemakmuran rakyat, untuk menganalisis dan menemukan rekonstruksi politik hukum pengelolaan perikanan yang benar-benar berbasis kemakmuran rakyat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian diperoleh jawaban terhadap permasalahan yang diangkat. Hakekat politik hukum pengelolaan perikanan dilatarbelakangi oleh adanya hak menguasai oleh negara atas sumber daya alam Indonesia, namun aktualisasi hak menguasai oleh negara dalam substansi Undang-Undang Perikanan yang ada sekarang belum dilakukan secara utuh. Implikasi yuridis yang terjadi adalah selain terjadi inkonsistensi terhadap Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi, tetapi turut berimplikasi pada tujuan pencapaian pengeloaan perikanan laut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, hal itu terjadi karena peran dan fungsi negara tidak diatur secara jelas, tegas dan terperinci dalam bentuk norma perundang-undangan. Rekonstruksi politik hukum xii pengelolaan perikanan yang berbasis kemakmuran rakyat perlu dilakukan secara konsisten berdasar pada hak menguasai oleh negara sebagaimana tafsir Mahkamah Konstitusi yaitu khususnya fungsi pengelolaan (beheersdaad) atas sumber daya alam untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hasil analisis dari penulisan ini, dapat disimpulkan bahwa Politik hukum pengelolaan perikanan laut yang ada sekarang belum mengatur secara jelas, tegas dan terperinci, terutama mengenai peran dan fungsi negara dalam konteks pengelolaan sumber daya perikanan laut Indonesia, sehingga implikasi yuridis yang terjadi adalah terjadi inkonsistensi hukum antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dengan UUD NRI Tahun 1945 khususnya Pasal 33 ayat (3), dengan demikian maka politik hukum pengelolaan perikanan laut perlu dibangun secara konsisten di masa akan datang dengan tetap mengacu pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sehingga diharapkan tujuan pengelolaan sumber daya alam termasuk sumber daya perikanan laut yang tersedia dalam juumlah yang sangat besar dan melimpah dapat diwujudkan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia