Jual Beli Benda Wakaf Dalam Konteks Meningkatkan Sosial Dan Ekonomi Umat

Saat ini di Indonesia banyak sekali benda wakaf yang termasuk dalam kategori tidak produktif, seperti bangunan masjid yang rusak karena faktor alam, tanah pekarangan yang tidak subur, pemakaman yang tidak lagi memadai, sekolah atau madrasah yang ditutup yayasan karena sudah tidak strategis lagi secara lokasi, benda-benda bergerak yang sudah rusak dan lain sebagainya. Dengan adanya masalah tersebut, akibatnya banyak yang terjadi di kalangan Nazhir wakaf dengan terpaksa menjual benda wakaf tersebut yang sebetulnya telah dilarang oleh UU Wakaf sehingga menimbulkan suatu pro dan kontra dalam menyikapi tentang hilangnya kedayagunaan manfaat benda wakaf itu sendiri. Sehingga dapat dikemukakan suatu permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pandangan hukum islam dan UU Wakaf mengenai perbuatan jual beli benda wakaf, dan akibat hukum terhadap jual beli benda wakaf tersebut?. Dalam pembahasan ini diambil suatu analisa yaitu dalam pandangan hukum fiqih perbuatan jual beli benda wakaf secara universal boleh dilakukan dengan mengingat jika benda wakaf tersebut memang sudah tidak memiliki kedayagunaan manfaat dengan mengingat ketentuan dari ijtihad para fuqaha yang lebih condong kepada prinsip kemanfaatan benda wakaf dengan mengingat Pasal 5 UU Wakaf, sementara dalam Pasal 40 dilarang untuk menjual benda wakaf yang dikarenakan pandangan ijtihad dari fuqaha yang lebih berprinsip pada keabadian benda wakaf dan dapat dikenakan sanksi pidana bagi para nazhir dan administrasi bagi pejabat yang melakukannya berdasarkan Pasal 67 dan Pasal 68 UU Wakaf