Perlindungan Hukum Bagi Istri Sebagai Penerima Mahar Terhutang Berdasarkan Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam

Tujuan penulisan tesis ini adalah yang pertama untuk mengetahui, mengidentifikasi, menganalisis dan mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum bagi istri sebagai penerima mahar terhutang berdasarkan keadilan dalam perspektif Hukum Islam. Yang kedua Untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menemukan konsep pengaturan tentang pemberian mahar terhutang yang seharusnya berdasarkan prespektif Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik penelusuran bahan hukum primer dengan cara studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan, bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku-buku, dokumen negara, laporan-laporan hasil penelitian, makalah-makalah, jurnal-jurnal ilmiah, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dan bahan hukum tersier diperoleh dengan mengutip langsung dari kamus, glosarium dan doktrin-doktrin yang berkaitan langsung dengan masalah yang diangkat penulis. Teknik analisis bahan hukum dianalisis secara deskrptif yang diawali dengan mengelompokkan bahan hukum yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberikan makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain. Dari hasil penelitian di dapat bahwa bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada istri sebagai penerima mahar terutang ada dua bentuk yaitu bentuk perlindungan yang preventif dan bentuk perlindungan yang refresif. Bentuk perlindungan hukum yang prefentif adalah merupakan tindakan pencegahan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah/penguasa berupa penambahan terhadap ketentuan Pasal 30 KHI agar si istri penerima mahar terutang terlindungi oleh hukum untuk dapat menerima haknya yang telah diberikan oleh si suami karema mahar adalah kewajiban suami dan haknya istri. Isu hukum Pasal 30 KHI menurut penulis lengkap karena hanya mengatur mengenai “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”. Sehinga penulis mengusulkan penambahan ayat di Pasal 30 KHI yang selengkapnya berbunyi (1) Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, (2) Istri dapat mengajukan gugatan perdata di pengadilan agama, jika suami telah ingkar janji untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar mahar yang sudah disepakati tersebut sebagaimana seperti yang dimaksud pada ayat (1)”. Sedangkan bentuk perlindungan refresif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dimana penyelesaiannya berorientasi pada perlindungan terhadap hak, yaitu suami yang melakukan utang mahar wajib bertanggung jawab dan apabila ingkar dia telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Jalur yang dapat ditempuh oleh si istri sebagai oenerima mahar terutang itu ada dua, melalui jalur Litigasi, dan Jalur Non Litigasi. Jalur Non Litigasi bisa ditempuh dengan melakukan Negosiasi dan Mediasi. Apabila kedua jalur non litigasi tersebut belum menemukan kesepakatan dan si istri dan sang mantan suami, tetap bertahan dengan pendapatnya masing-masing, maka jalur litigasi dapat ditempuh yaitu mengajukan gugatan ke Peradilan Agama. Mahar adalah sesuatu yang sebaiknya diadakan dan dijelaskan bentuk dan harganya pada waktu akad. Mahar wajib dibayar berdasarkan ketentuan surat an-Nisa ayat 20, ayat 24 dan surat al-Baqarah ayat 237. Mahar wajib dibayar secara keseluruhan ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi„iyah dan Hanabilah sepakat tentang dua syarat yaitu: Setelah terjadi hubungan kelamin (senggama) dan Matinya salah seorang di antara keduanya setelah berlangsungnya akad