Kinerja Fasilitator Kecamatan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Pnpm-Mpd)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja fasilitator dalam rangka pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Serta untuk mengetahui proses pemberdayaan masyarakat yang berawal dari pemberdayaan rumah tangga yang dimana mencakup tiga hal yaiitu: pemberdayaan sosial ekonomi, pemberdayaan politik dan pemberdayaan psikologis. Dalam menyusun tesis ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumen. Adapun fokus penelitian peneliti adalah Kinerja Fasilitator Kecamatan dalam rangka pelaksanaan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd). Hasil dari penelitian ini yaitu, kinerja fasilitator yang dimana masih adanya intervensi dari berbagai pihak yang dimana hal tersebut mengakibatkan proses pemberdayaan yang ada di masyarakat dalam melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) dilapangan masih kurang maksimal mengingat adanya penyimpangan yang dilakukan dari berbagai pihak. Selain itu juga program yang seharusnya menjadi alat pengentasan kemiskinan bagi pemerintah digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendulang keuntungan bagi kepentingan pribadi ataupun golongan. Selain itu kinerja fasilitator sangat dipengaruhi oleh keadaan masyarakat masing-masing kecamatan. Karakteristik masyarakat yang berbeda setiap wilayah juga menjadi hambatan yang dihadapi fasilitator kecamatan sehingga di beberapa wilayah fasilitator kecamatan harus berjuang lebih dalam melaksanakan program tersebut. Di sisi lain prestasi, perilaku, keahalian dan kepemimpinan dari fasilitator kecamatan sangat dibutuhkan mengingat hal tersebut merupakan aspek-aspek yang diterapkan untuk hubungan ke masyarakat dalam melakukan pendampingan program. Dan juga terdapat faktor-faktor pendukung yang ditemukan menjadi pemicu kinerja fasilitator kecamatan dalam melakukan tugasnya. Mereka diberikan gaji yang lebih mengingat sebagai ganti jerih payah yang mereka lakukan. Faktor penghambat pun juga ditemukan hal tersebut berupa kurang responsifnya masyarakat, masih berpikir lama bahwa pembangunan berorientasi pada pembangunan fisik, dan adat istiadat setempat yang mengakibatkan terhambatnya dalam melaksanakan program. Berdasarkan penelitian diatas peneliti penyarankan bahwa agar memperkuat aturan program yang masih cukup lemah hal tersebut agar memperkuat untuk pelimpahan wewenang pada tingkat kabupaten ataupun kecamatan agar tidak ada campur tangan dari beberapa oknum birokrasi yang menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan. Sehingga kemurnian program dapat berjalan dengan maksimal. Selain itu sosialisasi yang lebih mendalam agar tidak terjadi ketidak simpang siuran pelaksanaan program sehingga masyarakat dapat membedakan mana program dari pemerintah pusat dan mana program dari pemerintah daerah. Dan juga pembenahan tupoksi dari birokrasi dan konsultan dalam hal ini fasilitator kecamatan sehingga mereka dapat berjalan tidak simpang siur mana tugas yang harus mereka kerjakan dan pada akhirnya menjadikan program ini berjalan dengan maksimal dan terintegrasi dengan berbagai sektor baik masyarakat maupun pemerintah daerah