Evaluasi Dampak Pelaksanaan Rencana Strategis Program Padat Karya Pangan (Studi di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Utara)

Kemiskinan adalah salah satu permasalahan pembangunan yang sangat kompleks yang memiliki dampak luas terhadap kualitas hidup manusia. Salah satu faktor penyebab kemiskinan adalah kerawanan pangan. Melihat fenomena kemiskinan yang terus bertambah setiap tahun maka pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dalam merumuskan RPJMD memprioritaskan pembangunan masyarakat melalui pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya alam secara optimal. Salah satunya adalah dengan pembangunan pertanian melalui program padat karya pangan yang dituangkan dalam rencana strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten TTU. Program Padat Karya Pangan (PKP) merupakan salah satu program unggulan pemerintah daerah di bidang pertanian yang dikombinasikan dengan program beras miskin pemerintah pusat. Pada awal perencanaanya program ini bertujuan untuk megurangi pengeluaran konsumsi masyarakat melalui pemberian beras sebagai insentif bagi masyarakat yang melakukan usaha tani dengan pola PKP. Dalam pelaksanaannya dinas bekerjasama dengan LSM dan PPL sebagai pendamping lapangan. Selama lima tahun (2011-2015) pelaksanaan belum dilakukan evaluasi dampak keberhasilan program. Evaluasi dampak penting dilakukan sebagai dasar perencanaan strategis selanjutnya. Dengan melakukan evaluasi,, organisasi dapat menilai secara objektif kondisi internal dan eksternal pelaksanaan program sehingga dapat mengantisipasti perubahan lingkungan organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mengevaluasi pelaksanaan rencana strategis program PKP, 2. Mengevaluasi dampak dari pelaksanaan program, 3. Menganalisis strategi keberlanjutan program PKP. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif evaluatif dengan pendekatan metode campuran (mixed methods) yaitu eksploratoris sekuensial. Penelitian diawali dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif menggunakan analisis CIPP (context, input, process, product), hasilnya digunakan untuk pengumpulan dan analisis data kuantitatif menggunakan A`WOT. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanaan rencana strategis program PKP di Kabupaten TTU belum berjalan sesuai perencanaan. Hal ini terkendala kondisi di Kabupaten TTU sendiri seperti: kurangnya koordinasi antar tim penanggung jawab, sistem pemantauan dan evaluasi yang belum optimal, pendampingan di masyarakat yang kurang intens, minimnya pendanaan, pola bertani masyarakat yang masih tradisional, dan kualitas SDM masyarakat yang rendah. Selain itu, faktor iklim yang tidak menentu, aksesibilitas yang sulit antar daerah, harga jual petani yang rendah juga masih menjadi tantangan pelaksanaan program PKP. Di lain pihak, terdapat faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan peluang pelaksanaan program PKP seperti: dukungan kepala daerah lewat dikeluarkan berbagai aturan/regulasi, sumber daya perencana yang berkualitas, masyarakat mulai memiliki kesadaran untuk maju sehingga mendukung pelaksanaan program, potensi lahan tidur yang masih luas, adanya vi bantuan dana/investasi pertanian yang besar, dan komoditi yang diusahakan selama ini adalah komoditi pangan strategis. Dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan program PKP dinilai tidak signifikan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Untuk petani lahan kering dan sawah, selain karena pola usaha dengan PKP yang belum maksimal diterapkan, juga biaya produksi yang tinggi tidak sebanding dengan nominal insentif raskin yang didapat. Adanya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan di masyarakat lebih kepada hasil usaha lain di luar pertanian seperti menenun dan tukang bangunan. Strategi yang diprioritaskan sebagai upaya keberlanjutan program PKP adalah meningkatkan intensitas penyuluhan dan pembentukan kelompok tani guna perbaikan sumber daya petani. Selain itu juga pemerintah harus dapat menjamin harga jual petani melalui koperasi dan pengolahan pasca panen seperti industri rumah tangga/mikro. Rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah: 1. Menggunakan teori perencanaan prosedural dan substantif untuk menghasilkan perencanaan yang efektif, 2. mengubah perilaku bertani masyarakat dibutuhkan pendampingan yang intensif yang dapat diawali dengan meningkatkan kompetensi penyuluh, 3. untuk mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, akademisi dan masyarakat, 4. Dana pendampingan dalihfungsikan kepada penambahan tenaga PPL dan bantuan modal usaha sebagai stimulus masyarakat berusaha tani