The Development of the Electronics Industry in Indonesia: Policy Decisions and Revealed Comparative Advantage

Penelitian ini dirancang untuk menganalisis pengembangan industri elektronik di Indonesia dengan perspektif pembangunan para ahli teori negara dan posisi keunggulan komparatif yang terungkap. Untuk menganalisis peran negara dalam pengembangan industri elektronik, penelitian ini menggambarkan dan mengeksplorasi bagaimana industri elektronik Indonesia telah dikembangkan dan mengevaluasi dinamika kebijakan dan peraturan pemerintah untuk mendukung industri elektronik. Sedangkan untuk menilai daya saing industri elektronik Indonesia di pasar dunia, penelitian ini mempekerjakan metode unggulan komparatif (RCA). Selain itu, berdasarkan temuan dari dua masalah ini, penelitian mengidentifikasi kebijakan yang diperlukan untuk diperkenalkan untuk mendukung lebih lanjut industri elektronik. Penelitian ini menemukan bahwa secara umum, profiling kebijakan industri elektronik Indonesia akan dibagi menjadi lima era, yaitu: 1950-1966 (Era Soekarno) memberlakukan prinsip anti-Barat dengan kebijakan yang tampak dalam dan terkenal dengan `statisme` dengan implementan kebijakan ekonomi tanpa investasi asing. 1966-1973 (stabilisasi dan keterbukaan) Era baru di bawah Presiden Suharto dengan `kebijakan luar yang terlihat luar dengan mengejar perdagangan liberal dan rezim investasi asing. 1973-1986 (deregulasi dan intervensi pemerintah yang relatif ketat) dengan substitusi impor dan meluncurkan `program penghapusan` pada tahun 1978 juga pembentukan daftar negatif untuk melarang komponen elektronik impor. 1986-1996 (keterbukaan deregulasi dan relatif) Rezim Presiden Suharto menjadi negara predator daripada negara pembangunan tetapi pemerintah lebih terbuka untuk investasi asing dan mengeluarkan pakcages deregulasi (mungkin pada tahun 1990 paket, mungkin pada tahun 1995 Paket). Post Crisis (1999-sekarang) Pemerintah diusulkan beberapa instrumen kebijakan ke dalam strategi pengembangan industri nasional seperti Program Pembangunan Nasional (Propenas), dan diikuti oleh rencana jangka pendek dan jangka panjang pada tahun 2004 dan juga beberapa peraturan dari pemerintah. Dalam hal pasar dunia, hasil penilaian RCA pada periode 2005-2009 menunjukkan bahwa hanya 82 komoditas yang sudah memiliki keunggulan komparatif dari 283 komoditas dalam kode enam digit Harmonize System (HS). Selain itu, masalah inti yang mempengaruhi RCA produk elektronik Indonesia adalah perubahan teknologi, kondisi hukum dan birokrasi, bahan, pembagian dukungan penelitian dan pengembangan (R & D), tenaga kerja, produksi mesin dan kondisi. Beberapa saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah pemerintah harus melanjutkan dan membuat kebijakan yang tepat untuk menarik investasi MNC di Indonesia, membuat sinkronisasi dan koordinasi di antara para pemangku kepentingan, dukungan untuk mengembangkan konten teknologi produk elektronik nasional, membuat beberapa peningkatan dalam kebijakan dan birokrasi dalam kebijakan Membuat, penentuan dan implementasi ISO dengan menyempurnakan Sistem Standar Nasional (NSS), dan menciptakan cluster industri dengan fasilitas memastikan hubungan yang lebih kooperatif dari intra-industri yang efektif dan efisien