Perencanaan Pembangunan Perikanan Dalam Rangka Mengatasi Konflik Sumber Daya (Studi tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan di Kabupaten Pasuruan)

Dengan otonomi daerah maka setiap pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan memanfaatkan semua potensi daerah yang dimilikinya. Sumber daya kelautan sebagai salah bentuk potensi sumber daya alam di Kabupaten Pasuruan diharapkan dapat memberikan sumbangan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Harapan tersebut akan terlaksana apabila dalam pemanfaatannya tidak menimbulkan konflik atau kerusuhan sosial, untuk itu diperlukan suatu perencanaan pengelolaan sumber daya kelautan yang dapat mengatasi potensi konflik sumber daya yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis: (1) Peta konflik sumber daya kelautan di Kabupaten Pasuruan, (2) Proses perencanaan pengelolaan sumber daya kelautan dalam mengatasi konflik , serta (3) faktorfaktor pendukung dan penghambat perencanaan pengelolaan sumber daya kelautan dalam mengatasi konflik . Dari hasil pemetaan konflik para aktor konflik sumber daya kelautan di Kabupaten Pasuruana adalah nelayan Madura vs nelayan payang dari Pasuruan, nelayan mini trawl vs nelayan bubu, gill net, trammel net dan jaring ingsang hanyut, Satpolair Polres Pasuruan vs nelayan mini trawl, nelayan bagan tancap vs kapal niaga, nelayan ikan teri vs pedagang perantara/suplier, nelayan Dusun Kaligung vs nelayan Desa Kisik, nelayan bondet (bom ikan) vs nelayan semua jenis alat tangkap. Menurut dimensi arahnya konflik yang terjadi merupakan konflik vertikal dan horisontal, sedangkan menurut tipenya konflik yang terjadi adalah tipe konflik agraria, konflik orientasi lingkungan dan konflik kelas. Sumber utama konflik adalah perebutan sumber ekonomi yang dipicu oleh semakin berkurangnya sumber daya perikanan, semakin banyaknya jumlah nelayan, beragamnya alat tangkap yang beroperasi pada area atau jalur yang sama, masih banyak digunakannya alat tangkap terlarang, kurangnya tempat tambatan perahu dan sifat kepemilikan laut yang open acces. Sumber konflik lainnya adalah dominasi kekuasaan dan interaksi pemaknaan simbol yang berbeda. Proses perencanaan pengelolaan sumber daya kelautan sudah memenuhi kaidah prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah dan menggunakan dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penyusunan Renja SKPD. Perencanaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan politis, teknokratik, partisipatif dan top down - bottom up. Pendekatan teknokratik mulai dilaksanakan pada saat dilakukannya Forum SKPD, pada alur tahapan perencanaan sebelumnya pendekatan ini belum dilaksanakan. Mekanisme perencanaan dilakukan berjenjang mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten melalui musrenbang desa, musrenbang kecamatan, forum SKPD dan musrenbang kabupaten. Koordinasi antar instansi yang berwenang dalam pemanfaatan dan pengaturan sumber daya kelautan dilakukan dengan baik pada saat Forum SKPD dan memberikan ruang peran dari stakeholders yang sangat luas yang ditandai dengan banyaknya usulan rencana kegiatan yang disampaikan. Rencana kegiatan mengatasi konflik sumber daya kelautan dilakukan secara komprehensif yang terbagi dalam 3 (tiga) aspek sifat kegiatan yaitu pertama kegiatan yang bersifat pre-emptif (menangkal konflik) yaitu kegiatan yang berdimensi peningkatan kesejahteraan nelayan, peningkatan kualitas hidup nelayan serta pelestarian dan pemulihan lingkungan perairan laut. Kedua adalah kegiatan yang bersifat preventif (mencegah konflik) yaitu kegiatan yang secara langsung ditujukan untuk mencegah konflik. Ketiga adalah kegiatan bersifat kuratif (penghentian konflik) yang menjadi wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasuruan adalah mediasi sengketa. Faktor – faktor pendukung dalam perencanaan pengeloaan sumber daya keluatan adalah kebijakan dalam RPJPD dan RJPMD Kabupaten Pasuruan yang memprioritaskan pembangunan di Wilayah Timur untuk mengejar ketertinggalan dari Wilayah Barat Pasuruan, adanya tingkat partisipasi yang tinggi dan koordinasi yang baik dari stakeholders yang terlibat dalam perencanaan, tumbuhnya kelompok-kelompok masyarakat maupun pioner lingkungan yang ikut berperan dalam pengawasan dan pelestarian sumber daya kelautan, adanya potensi pasar yang luas bagi produk hasil perikanan, adanya program kegiatan pemerintah pusat yang pelaksanaannya berlokasi di Pasuruan. Sedangkan yang menjadi faktor–faktor penghambat adalah kualitas SDM di bidang kelautan yang masih rendah, penurunan daya dukung lingkungan perairan, masih banyak digunakannya alat tangkap terlarang dan pelanggaran jalur penangkapan, keterbatasan dana, terbatasnya pegawai dan kurangnya keberanian dalam mengelola suatu proyek di Dinas Kelautan dan Perikanan Secara umum perencanaan pengelolaan sumber daya kelautan dalam mengatasi konflik di Kabupaten Pasuruan sudah berjalan secara komprehensif tetapi masih perlu adanya koordinasi semua sektor dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa-desa pesisir, perlu meningkatkan kerjasama antar pemerintah daerah yang memiliki batas laut denga