Perencanaan Pembangunan Distribusi dan Akses Pangan Masyarakat (Studi pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuwangi)

Perkembangan kegiatan pembangunan daerah di era otonomi daerah menunjukkan variasi yang dinamis dalam berbagai sektor pembangunan. Dinamika tersebut terlihat dari percepatan perubahan sosial yang terjadi berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Perbedaan tersebut sangat tergantung pada ketersediaan sumber daya masing-masing daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya potensial lainnya. Demikian juga dengan kondisi pertanian di Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Timur (dan nasional). Sektor pertanian di Kabupaten Banyuwangi yang dikerjakan oleh 59,22% penduduk usia kerja hanya menyumbangkan 40,14% dalam kontribusi PDRB (BPS, 2011). Hal tersebut berkorelasi dengan kondisi ketersediaan pangan yang sangat mencukupi (pada tingkat kabupaten), tetapi belum menjamin kecukupan pada tingkat rumah tangga dan individu. Kenyataan tersebut ditunjukkan pada masih tingginya angka kemiskinan dan besarnya rumah tangga penerima bantuan raskin. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis: (1) Mekanisme perencanaan distribusi dan akses pangan dalam pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, serta (2) Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam perencanaan distribusi dan akses pangan dalam upaya pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Banyuwangi. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis deskriptif. Sumber data berasal dari informan, dokumen-dokumen, tempat dan peristiwa. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif yaitu mereduksi data, menyajikan data serta menarik kesimpulan. Teknik untuk menguji keabsahan data adalah triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan subsistem distribusi dan akses pangan yang merupakan bagian dalam pembangunan ketahanan pangan selain subsistem ketersediaan pangan masih belum mendapatkan porsi yang cukup dalam pembangunan ketahanan pangan di daerah. Perencanaan pembangunan ketahanan pangan di Banyuwangi adalah berdasarkan pendekatan campuran teknokratis, top-down/bottom-up dan partisipatif. Terdapat 3 (tiga) stakeholder utama dalam perencanaan distribusi dan akses pangan di Kabupaten Banyuwangi selaku domain dalam good governance, yaitu: Negara (pemerintah), dunia usaha/swasta (private), dan masyarakat (civil society). Faktor-faktor pendukung dalam perencanaan distribusi dan akses pangan adalah potensi sumberdaya alam yang berupa hasil dari produksi pertanian sebagai penyedia bahan pangan, tersedianya dana atau anggaran, terutama anggaran dari pusat (Kementerian Pertanian), dukungan SDM dari internal pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuwangi selaku institusi yang langsung menangani ketahanan pangan di daerah, peran serta Gapoktan dan Kelompok Wanita yang dalam partisipasi aktif untuk terlibat dalam kegiatan, serta adanya hubungan yang baik dan tidak saling melemahkan antara dinas dengan swasta (pengusaha) dan masyarakat penerima manfaat. Sedangkan yang menjadi factor-faktor penghambat adalah Masih adanya keputusan yang bersifat politis dari pusat yang mempengaruhi dalam penentuan sasaran gapoktan dan kelompok wanita pelaksana kegiatan yang akan diimplementasikan, Keterbatasan jumlah SDM pada Kantor Ketahanan Pangan (utamanya faktor ketiadaan tenaga teknis penyuluh), keterbatasan modal untuk kegiatan distribusi pangan pada Gapoktan yang sudah mapan (dalam tahap) kemandirian untuk menampung hasil produksi petani, serta kurangnya koordinasi antara dinas teknis yang membidangi (Kantor Ketahanan Pangan) dengan tenaga pendamping kegiatan yang berada di lapangan karena perbedaan SKPD yang membawahi tenaga fungsional. Saran yang direkomendasikan adalah: Subsistem distribusi dan akses pangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan daerah di bidang ketahanan pangan perlu mendapat perhatian yang lebih besar dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Penekanan bentuk perhatian tersebut adalah berupa 2 (dua) hal. Yang pertama adalah lebih memperhatikan proses penganggaran pada kegiatan untuk kegiatan (a) Yang mempunyai kemampuan daya ungkit dalam pembangunan ekonomi daerah seperti pada kegiatan P-LDPM. Kegiatan P-LDPM yang sudah berjalan, sudah berfungsi sebagai sistem tunda jual. Pada saat proses produksi (panen) petani memiliki posisi tawar yang cukup dengan adanya dana operasional pada Gapoktan untuk kegiatan distribusi pangan. menstimulan untuk terbentuknya pengusaha-pengusaha baru sebagai pelaku ekonomi mikro dan kecil yang pada akhirnya bisa menggerakkan sektor ekonomi riil di masyarakat yang akan menyumbangkan PDRB dan pendapatan asli daerah; (b) Penanganan daerah rawan pangan dan KRPL, fungsi negara hadir sebagai perwujudan pelayanan terhadap masyarakat (miskin). Fungsi pelayanan di sini dirasa perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah karena ketahanan pangan merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah, juga sebagai indikator keberhasilan dari bupati/wakil bupati dalam menurunkan kemiskinan dan kelaparan sesuai target MDG`s berkurang sampai separuh sampai dengan tahun 2015. Sedangkan yang kedua adalah pada sisi organisasi, diperlukan kapasitas kelembagaan yang lebih besar dalam menangani pembangunan di bidang ketahanan pangan. Kapasitas SKPD ketahanan pangan di Banyuwangi yang hanya berbentuk kantor belum mempunyai tenaga teknis fungsional yang menangani kegiatan-kegiatan di lapangan