Policy Implementation Of The Local Government Entertainment Tax Collection (A Case Study Of Local Revenue Office In Batu City)

Latar belakang penelitian ini adalah studi penting tentang tahap implementasi kebijakan. Tahap ini akan menentukan keberhasilan atau kegagalan kebijakan. Studi implementasi kebijakan dapat dilihat melalui empat aspek implementasi kebijakan yang melibatkan aktor, sifat proses administrasi, kepatuhan kebijakan, dan dampak kebijakan. Sayangnya, kadang-kadang implementasi kebijakan tidak dapat mencapai keberhasilan kebijakan, itu disebabkan oleh beberapa faktor yang membatasi tahap implementasi kebijakan. Menurut model Edward III, ada empat faktor penting dalam implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi / sikap dan struktur birokrasi. Semua faktor ini dioperasikan secara bersamaan untuk mendukung atau membatasi implementasi kebijakan. Tesis ini adalah studi tentang tinjauan spesifik tentang implementasi kebijakan penagihan pajak hiburan pemerintah daerah di Kota Batu. Beberapa masalah ditentukan: Bagaimana implementasi kebijakan pengumpulan pajak hiburan pemerintah daerah di Kota Batu?. Dan faktor-faktor pendukung dan konstraining yang ada dalam implementasi kebijakan penagihan pajak hiburan pemerintah daerah di Kota Batu?. Beberapa tujuan penelitian dipertimbangkan: untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi kebijakan penagihan pajak hiburan pemerintah daerah di Kota Batu. Dan untuk menggambarkan dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan konstraining yang ada dalam implementasi kebijakan penagihan pajak hiburan pemerintah daerah di Kota Batu. Metode penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus holistik tunggal. Lokasi penelitian adalah Kota Batu, sementara situs penelitian adalah kantor pendapatan lokal dan beberapa bisnis hiburan. Penelitian ini terdiri dari dua fokus utama yaitu implementasi kebijakan pengumpulan pajak hiburan di Kota Batu dan faktor-faktor yang ada dalam penerapan kebijakan penagihan pajak hiburan di Kota Batu. Jenis data adalah data primer dan sekunder, sementara mengumpulkan metode data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Desain analisis data menggunakan model Creswell (Creswell, 2009). Teknik validitas data digunakan terdiri dari crossch cecking, memeriksa anggota dan peer debriefing (Creswell, 2009). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penagihan pajak hiburan di Kota Batu melibatkan pejabat pendapatan setempat sebagai lembaga administrasi, pengusaha hiburan sebagai objek pajak, dan pengunjung yang menikmati pajak hiburan sebagai subjek pajak. Sifat proses administrasi menunjukkan bahwa pengumpulan pajak hiburan di Kota Batu telah melakukan enam prosedur. Kepatuhan para pelaksana untuk kebijakan pajak hiburan belum optimal. Dan pengaruh penerapan kebijakan meningkatnya penerimaan pajak hiburan dan pendapatan daerah meningkat berfluktuasi. Selanjutnya, faktor-faktor internal yang mendukung implementasi kebijakan ini adalah pendekatan langsung, intensifikasi dan ekstensi program, kejelasan kebijakan dan ketersediaan fasilitas, dan faktor eksternal yang mendukung implementasi kebijakan ini adalah pertumbuhan kunjungan wisata. Sementara faktor internal membatasi implementasi kebijakan ini adalah keterbatasan VI sosialisasi, keterbatasan keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan keterbatasan anggaran, sikap pelaksana, keterbatasan koordinasi, kurangnya SOP, dan tidak adanya kebijakan eksternal dan faktor eksternal target. Analisis lebih dari empat aspek implementasi kebijakan dengan teori Anderson menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengumpulan pajak hiburan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip sistem penilaian diri. Itu tercermin dari beberapa pengusaha hiburan tidak melaporkan pajak mereka dengan benar, dan masalah piutang pajak hiburan telah tidak terpecahkan hingga 2014. Selain itu, analisis tentang faktor pendukung dan hambatan ada dalam penerapan kebijakan pengumpulan pajak hiburan di Batu City berdasarkan Model EDWARD III harus mempengaruhi secara bersamaan, tetapi hanya pendekatan langsung, intensifikasi dan program penyuluhan, dan kejelasan kebijakan sebagai faktor komunikasi yang mendukung implementasi kebijakan ini, sementara faktor lain adalah faktor-faktor yang membatasi. Oleh karena itu, petugas pendapatan lokal perlu mengoptimalkan implementasi program yang mendukung implementasi kebijakan pengumpulan pajak hiburan, meningkatkan sumber daya baik sumber daya manusia dan anggaran, meningkatkan kreativitas petugas pendapatan lokal, penggunaan teknologi dan menerbitkan prosedur operasional standar terutama dalam mengumpulkan hiburan. pajak