Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Koperasi yang Menggunakan Jaminan yang Dapat di Fidusiakan Tetapi tidak Dibebani Fidusia (Studi Kasus di Koperasi Tunas Arta Makmur Kabupaten Blitar)

Koperasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Mengenai kewajiban Koperasi simpan pinjam untuk memperhatikan prinsip kehati-hatian Pasal 19 Peraturan Menteri Koperasi, Dan Usaha Kecil dan Menengah nomor: 19/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi,menyebutkan Pelaksanaan pemberian pinjaman koperasi harus memperhatikan prinsip kehati-hatian terutama dalam hal jaminan atau agunan. Koperasi Tunas Arta Makmur memberikan pinjaman dengan jaminan yang dapat di fidusiakan tetapi tidak di bebani fidusia sesuai dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Koperasi hanya membuat Perjanjian Kredit dan Surat Penyerahan dan Kuasa menjual dibawah tangan, Hal ini akan mempengaruhi posisi koperasi yang tidak mendapatkan perlindungan hukum yang kuat, sehingga koperasi tidak mempunyai kekuatan pembuktian tidak sempurna atas objek jaminan, oleh karena itu, dilakukan penelitian tentang pelaksanaan pemberian pinjaman koperasi yang menggunakan jaminan yang dapat di fidusiakan tetapi tidak dibebani fidusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang pada awalnya meneliti tentang data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, didukung penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan terkait, dan didukung dengan wawancara kepada responden, yaitu Ketua Koperasi Tunas Arta Makmur Kabupaten Blitar, Analisis Kredit Koperasi Tunas Arta Makmur Kabupaten Blitar, Marketing Koperasi Tunas Arta Makmur Kabupaten Blitar, pegawai Dinas Koperasi dan UKM Bidang Bina Lembaga Usaha Koperasi, Kabupaten Blitar dan Anggota koperasi atau debitor Koperasi Tunas Arta Makmur Kabupaten Blitar. Hasil Penelitian menunjukkan, Koperasi Tunas Arta Makmur Kabupaten Blitar, yang dijadikan objek penelitian di Kota Blitar dalam pelaksanaan pemberian pinjaman dengan menggunakan jaminan yang dapat di fidusiakan tetapi tidak dibebani fidusia disebabkan beberapa faktor yang menghambat, yaitu Besarnya Biaya Administrasi yang harus dikeluarkan Peminjam, Keberadaan Kantor Fidusia Tidak Ada di Setiap Kota, Kebudayaan Koperasi Simpan Pinjam tidak menggunakan fidusia, Jumlah Kredit Kecil dan Jangka Waktu Pinjaman Relatif Pendek. Pengikatan jaminan dengan perjanjian kredit ini tetap sah meskipun tidak dibebani fidusia, akan tetapi tidak mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia, Perjanjian kredit ini hanya sebagai perjanjian biasa yang tidak mempunyai kekuatan bagi koperasi sebagai kreditor preferen (hak yang didahulukan) dan tidak mempunyai kekuatan titel eksekutorial dan Surat Penyerahan dan Kuasa Menjual yang dibuat oleh koperasi adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan undang-undang. Disarankan koperasi khususnya Koperasi Tunas Arta Makmur Kabupaten Blitar tetap segera membuat akta otentik yaitu dengan akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia