Pengaruh Perubahan Guna Lahan Terhadap Penyediaan Jaringan Jalan Di Kota Kepanjen.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 mengatur tentang pemindahan ibukota Kabupaten Malang dari Kota Malang ke Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang yang terletak kurang lebih 20 kilometer ke arah selatan Kota Malang. Pemindahan ibukota kabupaten diperkirakan akan banyak mempengaruhi guna lahan pada kawasan perkotaan Kepanjen akibat munculnya pusat bangkitan dan tarikan baru serta perubahan skala pelayanan kota menjadi ibukota kabupaten. Jaringan jalan utama di Kecamatan Kepanjen memiliki pola menyebar berpusat pada kawasan Central Bussiness District pada Jl. A. Yani dan Jl. Sultan Agung, sementara rencana lokasi pusat pemerintaha berada di bagian timur Kecamatan Kepanjen tepatnya pada Jl. Trunojoyo dan Jl. Panji. Dari uraian tersebut maka dilakukan penelitian untuk mengetahui kinerja 11 ruas jalan di Kecamatan Kepanjen dan karakteristik pola pergerakan yang ada, mengetahui dampak pemindahan ibukota kabupaten terhadap kinerja jaringan jalan pada masa yang akan datang serta memberikan rekomendasi penyediaan jaringan jalan untuk mengantisipasi perubahan karakteristik lalu lintas seiring perubahan guna lahan dan pemanfaatan ruang dalam rangka mengakomodasi kebutuhan sebuah ibukota Kabupaten. Pengumpulan data dilakukan dengan survei cacah lalu lintas, survei inventarisasi, home interview survey dan survei plat matching untuk mengetahui karakteristik lalu lintas eksisting di Kecamatan Kepanjen. Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini yaitu kinerja ruas jalan dengan MKJI 1997 serta pemodelan lalu lintas empat tahap (four step modeling) menggunakan metode Furness untuk analisis distribusi perjalanan dan perangkat lunak Contram 5.09™ untuk pembebanan jaringannya. Dari hasil penelitian diketahui bahwa tingkat pelayanan jaringan jalan pada periode jam puncak di Kecamatan Kepanjen adalah B dengan derajat kejenuhan antara 0,26-0,45 kecuali untuk ruas jalan penghubung Kota Malang dan Kabupaten Blitar yang memiliki tingkat pelayanan C dengan derajat kejenuhan antara 0,58 - 0,67. Sementara pola pergerakan di Kecamatan Kepanjen menunjukkan interaksi yang besar dengan Kota Malang yaitu sebanyak 24,8% dan menuju ke arah pusat kota Kepanjen sebesar 45,2%. Untuk pergerakan berbasis eksternal pergerakan didominasi dari arah Blitar sebesar 31,6% dan dari arah Kota Malang sebesar 44,9%. Sementara untuk tujuan perjalanannya juga didominasi pergerakan menuju arah Blitar sebesar 44,2% dan Kota Malang sebesar 41,6%. Perubahan guna lahan dalam mendukung pemindahan pusat pemerintahan ke Kepanjen menimbulkan dampak berupa bangkitan rumah tangga, tarikan pusat pemerintahan serta tarikan kawasan perdagangan dan jasa. Bangkitan dan tarikan perjalanan pasca pemindahan ibukota Kabupaten Malang menimbulkan perubahan jumlah kendaraan pada periode jam puncak sebanyak 59,2% pada tahun 2019 dan 79,5% pada tahun 2024. Tanpa dilakukan penanganan pada jaringan jalan eksiting, tingkat pelayanan jalan pada tahun 2019 diperkirakan akan menurun sebesar 61,5% dibandingkan tahun 2014 menjadi C dan D dan pada tahun 2024 penurunan kinerja akan terjadi sebesar 78,3% mengakibatkan tingkat pelayanan menjadi D dan E. iii Berdasarkan hasil pembebanan jaringan masa yang akan datang yang mempengaruhi pola pergerakan dan tingkat pelayanan jalan pada jangka pendek perlu dibangun jalan lingkar barat untuk mendistribusikan beban lalu lintas antara koridor utara - barat. Sementara untuk jangka menengah perlu dilakukan optimasi kapasitas Jl. Bangsri untuk mendistribusikan lalu lintas antara Kepanjen - Kota Malang serta pembangunan jalan lingkar selatan untuk mengingkatkan kinerja dan menghindarkan mix traffic di Jl. Panji dan Jl. Trunojoyo. Kata kunci: perubahan guna lahan, bangkitan dan tarikan, pemodelan empat tahap, kinerja ruas jalan