Pelaksanaan Kredit Mikro Dengan Agunan Sertifikat Tanpa Dibebani Hak Tanggungan (Studi Lembaga Keuangan Di Kabupaten Blitar)

Pada pelaksanaan pemberian kredit yang terjadi di lembaga lembaga keuangan mikro nampaknya semakin tahun memang terjadi peningkatan yang cukup signifikan, peningkatan ini juga harus dibarengi dengan langkah-langkah hukum yang tepat bagi kreditur maupun debitur itu sendiri sehingga masingmasing pihak merasa terlindungi oleh hukum. Namun dalam prakteknya muncul permasalahan didalam jaminan kredit yang diberikan peminjam sebagai agunan kepada pihak debitur, dimana agunan berupa sertifikat tanah namun jaminan tersebut tidak diikat sempurna melalui lembaga-lembaga jaminan yang ada di Indonesia khusunya tidak diikatnya jaminan sertifikat tersebut dengan hak tanggungan, padahal pada prinsipnya jaminan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dan utama, jaminan diperlukan untuk memberikan keyakinan pada bank bahwa nasabah (debitur) sanggup mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian. Oleh karena itu besarnya jaminan dalam perjanjiaan kredit minimal 100 persen dari nilai kredit. Agunan yang tidak diikat sempurna tidak saja menimbulkan masalah dikemudian hari jika terjadi kemacetan, tetapi apabila kemacetan yang terjadi pada lembaga keuangan sangat tinggi dikhawatirkan lembaga-lembaga keuangan tersebut tidak akan liquid sehingga tinggat kesehatan lembaga keuangan tersebut juga akan terganggu. Pengikatan jaminan yang tidak sempurna itu secara tidak langsung juga melanggar prinsip kehati hatian. Dalam penelitian ini permasalah yang diangkat yaitu, bagaimana penanganan kredit mikro dengan jaminan sertifikat tanpa dibebani hak tanggungan apabila terjadi wanprestasi dan bagaimana penanganan perjanjian kredit mikro dengan agunan sertifikat yang tanpa dibebani hak tanggungan apabila debitur wanprestasi. Metoda yang dipakai adalah yuridis sosiologis. Penelitian ini menggunakan data primer sebagai bahan utama penelitian yang diperoleh melalui dokumen-dokumen pada Bank Rakyat Indonesia, Bank Perkreditan Rakyat dan Koperasi Simpan Pinjam. Dari data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penanganan kredit macet pada lembaga- embaga keuangan tersebut sudah sangat baik, dalam sudah efektif dalam pelaksanaannya baik dari segi tahap penyelamatannya maupun dari segi pendekatan dari debiturnya, walaupun langkah-langkah yang diambil guna penyelamatan kredit yang bermasalah tersebut belum ada yang melalui jalur litigasi tapi melalui non litigasi yaitu musyawarah anatar kreditur dan debitur. Pertimbangan penggunaan jalur non litigasi disebabkan karena beberapa hal diantaranya murahnya biaya. Namun sejauh ini penyelesaian kredit yang wanprestasi yang sudah ditempuh nampaknya mempunyai hasil yang positif bila dikaji dari besarnya nilai NPL pada masing masing lembaga keuangan