Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Dalam penulisan tesis ini membahas mengenai Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dan Kepala Daerah Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal ini dilatarbelakangi oleh Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD (lihat Pasal 1 ayat (2)), Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang disebut KDH (lihat Pasal 24 ayat (1). Dengan demikian DPRD dan Kepala Daerah (KDH) adalah merupakan mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut UU No.32 Tahun 2004 tentan Pemerintahan daerah. Laporan Penyelenggraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, dilakukan oleh KDH dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporang penyelenggraan pemerintah daerah kepada masyarakat (Pasal 27 ayat (2)). Dari uraian tersebut di atas terdapat disharmonisasi norma, dimana disebutkan bahwa penyelenggraan pemerintahan daerah adalah DPRD dan KDH, tetapi dalam pertanggungjawaban penyelenggraan pemerintahan daerah terbatas hanya oleh KDH. Terdapat kekaburan norma, sebab tidak jelas apa yang dimaksud dengan “Laporan Keterangan Pertanggungjawaban” demikian pula “menginformasikan” yang menurut penjelasannya dilakukan oleh media yang tersedia di daerah dan diakses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan lain disebutkan bahwa KDH hanya memberi keterangan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD yaitu keterangan yang bersifat progress report (UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD), padahal Beberapa aspek yang jadi tolok ukur hubungan kemitraan adalah terciptanya komunikasi dua arah antara Kepala Daerah dan DPRD; terwujudnya pemerintahan daerah yang efisien, efektif, transparan, akuntabel, stabil dan dinamis sesuai ketentuan yang belaku; terwujudnya kehidupan kemasyarakatan yang demokratis; meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dan kesejahteraan rakyat di daerah. Pokok permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penulisan tesis ini adalah bagaimana pola hubungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bagaimana pola hubungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan apa implikasi yuridisnya. Jenis penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum primer diperoleh dengan studi pustaka terhadap peraturan perundang undangan yang relevan, bahan hukum sekuder diperoleh melalui buku-buku, dokumen negara, laporan-laporan hasil penelitian, makalah-makalah, jurnal-jurnal ilmiah, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dan bahan hukum tersier diperoleh dengan mengutip langsung dari kamus, glosarium dan doktrin-doktrin yang berkaitan langsung dengan masalah yang diangkat penulis. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode “analisis kualitatif yuridis” yang bertitik tolak pada kerja “penalaran yuridis”. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa Pola pengaturan hubungan DPRD dengan Kepala Daerah mengalami pasang surut, hal ini dapat di lihat dari perkembangan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah mulai dari Undang-undang No. 1 Tahun 1945 Tentang Komite Nasional Daerah, Undang-undang No. 22 Tahun 1948 Tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No.1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-undang No.18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-undang No.5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Hubungan DPRD dengan Kepala Daerah setelah amandemen UUD 1945 dapat kita lihat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur hubungan antara eksekutif (Kepala Daerah) dengan legislatif (DPRD) di daerah yaitu meliputi hubungan tugas kewenangan,hubungan pengawasan, hubungan mekanisme pemberhentian dan pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah; dan hubungan pertanggungjawaban