Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dalam Rangka Mencegah Terjadinya Korups

Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi fungsi pengawasan terhadap LKPJ Bupati dan laporan hasil pemeriksaan BPK RI oleh DPRD Kabupaten Murung Raya dalam rangka untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi oleh kepala daerah, dan untuk mengetahui dan menganalisis Upaya DPRD Kabupaten Murung Raya dalam mengotimalkan fungsi pengawasan terhadap LKPJ Bupati Murung Raya dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK RI. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini ada yuridis empiris, dengan lokasi penelitian di kantor DPRD Kabupaten Murung Raya. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier. Teknik memperoleh data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Dan teknik analisis data dengan menggunakan metode “analisis kualitatif yuridis” yang bertitik tolak pada kerja “penalaran yuridis”. Dari Hasil penelitian didapat bahwa DPRD Murung Raya telah melaksanakan berbagai kegiatan terkait dengan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dari pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, dapat diketahui secara jelas implementasi dan dampak dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah terhadap masyarakat di Kabupaten Murung Raya. Terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, selama masa persidangan tahun 2011, DPRD Murung Raya telah melaksanakan evaluasi dan monitoring program dan kegiatan SKPD tahun 2011, pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2011 dan pembahasan terhadap Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2011. Dari kegiatan tersebut, DPRD Murung Raya berhasil merumuskan dan menetapkan rekomendasi-rekomendasi penting dan strategis yang perlu ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah, baik terkait dengan LKPJ, Tindak Lanjut Laporan Hasil Pertangungjawaban BPK RI maupun terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah lainnya. Upaya DPRD Kabupaten Murung Raya Untuk Mengoptimalkan Fungsi Pengawasannya Dalam Rangka Pengawasan LKPJ Bupati Murung Raya dan Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI adalah Menentukan Agenda Pengawasan, Menentukan Metodologi Pengawasan, Menjalin Jaringan/Instansi Terkait dan Aliansi Strategis, Jaringan Kerjasama dengan Wakil Rakyat di Pusat, Jaringan Kerjasama dengan Partai Politik, Jaringan Kerjasama dengan Institusi Pengawasan, dan Jaringan dan Peran serta Pengawasan Masyarakat