Implementasi Kebijakan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013 Di Kota Pagaralam

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tingkat partisipasi yang minim, tingkat pendataan pemilih yang tidak maksimal yang berujung pada banyaknya masyarakat yang tidak terakomodir hak politiknya. Pada penelitian ini landasan yuridis yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Setidaknya ada tiga masalah dalam penelitian ini yakni: (1) Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Pagaralam? (2) faktor-faktor apakah yang mempengaruhi implementasi Pemilihan Umum kepala Daerah di Kota Pagaralam? (3) faktor-faktor apakah yang menghambat dan mendukung implementasi kebijakan pemilihan umum kepala Daerah d Kota Pagaralam? Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui; (1) Implementasi Kebijakan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Pagaralam (2) faktor pendukung yang mempengaruhi implementasi Pemilihan Umum kepala Daerah di Kota Pagaralam (3) faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan pemilihan umum kepala Daerah d Kota Pagaralam Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk memberikan kontribusi bagi kajian dan pengembangan Ilmu Kebijakan Publik, dalam upaya memperkaya khazanah keilmuan di bidang kebijakan publik. Sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pelaku kebijakan itu sendiri yakni Komisi Pemilihan Umum Kota Pagaralam. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, observasi dan dokumen. Sementara analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif (Miles dan Huberman) Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah; pertama, implementasi kebijakan pemilihan umum kepala daerah di Kota Pagaralam pada tahun 2013 mengalami benturan antara pelaksanaan dan peraturan yang ada. Beberapa hal mengenai Daftar Pemilih Tetap adalah contoh yang paling besar tingkat permasalahannya. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi implentasi kebijakan pemilihan umum Kepala daerah di Kota Pagaralam antara lain: kondisi sosial politik, partisipasi masyarakat, kedewasaan politik, insentif dan kepentingan stakeholders. Ketiga, faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan pemilukada Kota Pagaralam. Faktor pendukung tersebut meliputi; Ikatan sosial masyarakat yang kuat, partisipasi pemerintah, partisipasi aparat keamanan dan tokoh masyarkat yang maksimal. Sedangkan faktor penghambat SDM Aktor Penyelenggara yang kurang baik,Sosialisasi yang kurang mendalam, sistem DPT yang tidak maksimal dan tingkat kepedulian masyrakat terhadap penyelenggaraan pemilukada yang tidak besar. Penelitian ini juga menyajikan diskripsi tentang itemitem argumentasi aktor dalam melihat kebijkan dari sudut pandang masing-masing. Kata kunci: Kebijakan pemilukada, Demokrasi, Partsipas