Implementasi Kebijakan Pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) Parlemen di Negara Timor-Leste tahun 2012. (Studi terhadap Implementasi UU No.5/2006 tentang Badan Pengawasan Pemilu, Institusi KNPU/CNE, Dili

Latar Belakang Penelitian adalah di Komisi Nasional Pemilihan Umum KNPU/CNE melakukan pengawasan pemilihan umum (pemilu) parlemen atas dasar UU No.5/2006 tentang Badan Pengawasan Pemilu, dan dilakukan lima tahun sekali secara periodik. Pemilihan Umum (Pemilu) parlemen, telah diselenggarakan pada tanggal 7 Juli 2012, dengan tujuan untuk memilih para pemimpin dari 21 partai politik dan koalisi partai, atas dasar prasyarat pemilu parlemen dengan pengunaan aplikasi metode D`hont, yaitu; masing-masing partai politik atau koalisi partai harus memenuhi kriteria 3% atau (12.000) hasil suara yang diperoleh untuk merebut jumlah 65 kursi parlemen nasional di Negara Timor-Leste. Rumusan Masalah dalam penelitian adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) Parlemen di Negara Timor-Leste tahun 2012, diawasi oleh KNPU/CNE berdasarkan UU No.5/2006 tentang Badan Pengawasan Pemilu; bagaimana faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) Parlemen di Negara Timor-Leste Tahun 2012. Tujuan Penelitian: Mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pengawasan Pemilu Parlemen, di awasi KNPU/CNE berdasarkan UU No.5/2006 tentang Badan Pengawasan Pemilu. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pengawasan Pemilu Parlemen. Metode Penelitian adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisa Data, menggunakan model interaktif, Miles, Huberman dan Saldana 2014. Hasil Temuan dilapangan menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengawasan Pemilu Parlemen di Negara Timor-Leste, meliputi mekanisme Implementasi, sumber daya manusia, sistem pemilihan umum, aktor yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu parlemen. Institusi KNPU/CNE sebagai badan independen bertanggung jawab terhadap semua proses pengawasan pemilu di Timor-Leste. Pelanggaran kampanye pemilu parlemen ditindak lanjuti oleh KNPU/CNE. Terdapat Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pengawasan Pemilu Parlemen di Negara Timor-Leste Tahun 2012. a). Faktor pendukung: 1). Adanya komitmen yang tinggi dari presiden KNPU/CNE. 2). Sistem Operasional Prosedur (SOP), berupa sistem kerja terstruktur dengan pendekatan bersifat persuasif (top-down), 3). Adanya program pendidikan dan kewarganegaraan 4). Adanya Pengawasan terhadap Sistem Aktualisasi Data Pemilih. 5). Adanya informasi pemilu parlemen. 6). Adanya informasi tentang pemilihan umum (pemilu) parlemen. b) Faktor penghambat: 1). Meningkatnya pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik. 2). Kurangnya pemahaman yang baik oleh KNPU/CNE dan STAP/STAE. 3). Kurangnya keterbatasan fasilitas alat transportasi. 4). Kurangnya pemahaman yang baik mengenai pengunaan simbol-simbol partai oleh partai politik dan koalisi partai. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengawasan, Pemilu Parlemen, di Negara Timor-Leste Tahun 2012