Implementasi Kebijakan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Implementasi Kebijakan Verifikasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012)

Persoalan tentang penyusunan data pemilih sering kali mendapatkan sorotan oleh banyak kalangan baik oleh peserta pemilu, pengamat serta oleh masyarakat sebagai pemilih. Proses pelaksanaan pendataan pemilih yang kurang maksimal sehingga banyak pemilih yang tidak terfasilitasi hak pilihnya dalam pemilukada. Pada penelitian ini landasan yuridis yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2010 tentang Tehnis Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Penelitian mengenai implementasi kebijakan pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum Kepala Daerah di Kota Batu tersebut memiliki tujuan sebagai berikut: (1) Mendeskripsikan mengenai Implementasi Pelaksanaan Verifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Batu. (2) Mendeskripsikan tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat Verifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Batu. Metode penelitian ini menggunakan Kualitatif pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, observasi dan dokumen. Sementara analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif (Miles dan Huberman) Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah; pertama, implementasi kebijakan Penyusunan data pemilih pemilihan umum kepala daerah di Kota Batu pada tahun 2012 belum barjalan maksimal terutama karena berhimpitnya tahapan penyusunan daftar pemilih dengan verifikasi dukungan calon perseorangan, Kedua Persoalan SDM, sosialisasi tahapan Penyusunan Daftar Pemilih, serta dukungan anggaran verifikasi data yang kurang proposional. Ketiga adalah tidak adanya standarisasi aplikasi system pendataan pemilih yang berpayung hokum, dan alur komunikasi penyelenggara pemilu kurang terbangun dengan baik. Ketiga factor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan penyusunan daftar pemilih pemilukada Kota Batu. Factor pendukung meliputi : Partisipasi Masyarakat, Terbentuknya struktur kelembagaan sosial (RT/RW), Sistem manajemen Informasi yang terintegrasi dengan baik. Sedangkan faktor penghambat meliputi : Kurang tersedianya Sumber Daya Manusia. Belum maksimalnya pemanfaatan Teknologi system pengolahan data pemilih, Dukungan anggaran pelaksana lapangan yang belum memadai. Peneliti juga berusaha menyajikan gambaran terkait dengan argumentasi aktor yang terlibat dalam pemilukada kota Batu dari berbagai sudut pandang menurut latar belakang masing-masing