Kedudukan Surat Permohonan Keringanan Pidana dalam Penjatuhan Pidana oleh Hakim Terkait Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Lingkup Peradilan Militer (Studi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya da

Penelitian ini diawali dengan adanya kekhawatiran tentang munculnya Surat Permohonan Keringanan Pidana dalam persidangan militer. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, memiliki TNI (Tentara Nasional Indonesia) untuk menjaga pertahanan dan keamananan negara (ranah militer). Seorang Prajurit TNI (Tentara Nasional Indonesia) terikat oleh Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Delapan wajib TNI dan peraturan lainnya. Hukum Militer Indonesia merupakan bagian dan merupakan satu sistem dari hukum nasional Indonesia. Landasan Hukum Militer Indonesia meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Delapan Wajib Militer, dan Doktrin-doktrin militer Indonesia. Fokus kajian penelitian ini bermula ketika Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) mengeluarkan Surat Permohonan Keringanan Pidana dengan dasar yang bermacam-macam pada persidangan militer. Surat Permohonan Keringanan Pidana tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Sehingga membuka celah adanya intervensi terhadap pertimbangan hakim terhadap putusan dalam persidangan militer. Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah: Pertama, Mengapa Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) mengeluarkan Surat Permohonan Keringanan Pidana dalam persidangan militer. Kedua, Bagaimana kedudukan Surat Permohonan Keringanan Pidana dalam penjatuhan pidana oleh Hakim terkait independensi kekuasaan kehakiman dalam lingkup peradilan militer. Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah: 1) Untuk menganalisis dan mengkritisi latar belakang Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) mengeluarkan Surat Permohonan Keringanan Pidana dalam persidangan militer. 2)Untuk menganalisis kedudukan Surat Permohonan Keringanan Pidana dalam penjatuhan pidana oleh Hakim terkait independensi kekuasaan kehakiman dalam lingkup peradilan militer. Kerangka dasar teoritis meliputi: Teori Kewenangan, Teori Kekuasaan Kehakiman, dan Teori Penjatuhan Putusan. Penelitian ini adalah penelitian menggunakan metode Yuridis Empiris . Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Yuridis Sosiologis . Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan SubGarnisun 0817/Gresik. Data primer hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang terkait. Sedangkan Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan (literatur) yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu Berkas Perkara, Surat Keputusan Penyerahan Perkara (SKEPERA), Surat Permohonan Keringan Pidana, Putusan Pengadilan dan berbagai macam peraturan perundangan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut: Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) memiliki wewenang komando yang penuh terhadap bawahannya. Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) memiliki kewenangan memutuskan kasus anggotanya dilanjutkan ke peradilan militer dalam bentuk Surat Keputusan Penyerahan Perkara (SKEPERA), hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer. Selain itu dalam militer juga dikenal adanya asas loyalitas terhadap atasan. Tiap bawahan wajib taat dan loyal terhadap atasan dan menjunjung tinggi semua perintah dan nasihat daripadanya. Substansti Surat Permohonan Keringan Pidana juga menyebutkan kelakuan baik dalam menjalankan perintah dinas dan masih dibutuhkan di Kesatuan. Hal inilah yang dijadikan sebagai alasan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) memberikan atau mengeluarkan Surat Permohonan Keringanan Pidana saat persidangan, terlepas dari Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) menyetujui perkara diteruskan ke peradilan militer. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa Surat Permohonan Keringanan Pidana, maka Hakim militer menafsirkan Surat Permohonan Keringanan Pidana termasuk salah satu surat lain yang hanya sebatas disparitas hukuman pidana. Surat Permohonan Keringanan Pidana memiliki substansi tentang riwayat hidup, loyalitas Terdakwa kepada atasan dan Kesatuan, serta masih dibutuhkannya Terdakwa di Kesatuan, sehingga Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) berinisiatif melakukan permohonan kepada majelis hakim untuk memberikan hukuman yang ringan kepada pelaku selaku anggota Ankum. Ketika berbicara kedudukan hukum Surat Permohonan Keringanan Pidana, sudah tepat ketika surat ini diletakkan pada porsi disparitas keringanan pidana. Mengingat substansi dari Surat Permohonan Keringanan Pidana bukanlah mencerminkan adanya suatu pembuktian. Surat Permohonan Keringanan Pidana tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam perundangan militer. Selama ini Surat Permohonan Keringanan Pidana hanyalah sebagai kebiasaan ( custom ) dalam persidangan pidana militer. Kemunculan Surat Permohonan Keringanan Pidana memberikan celah adanya intervensi dari Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) kepada hakim militer. Rekomendasi dari penelitian ini adalah: Kemunculan Surat Permohonan Keringanan Pidana memberikan celah adanya intervensi dari Kesatuan, sehingga seharusnya Surat Permohonan Keringanan Pidana dihapuskan atau dihilangkan dalam persidangan militer karena berlawanan dengan nilai-nilai ( value ) kekuasaan kehakiman