Efektivitas Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Program Legislasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batu.

Program Legislasi Daerah atau biasa disebut prolegda merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi, dan menganalisis partisipasi masyarakat, efektivitas partisipasi masyarakat, dan faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat efektivitas partisipasi masyarakat dalam penyusunan Program Legislasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batu.Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data berasal dari informan dan dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan analisa data kualitatif model interaktif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah Kota Batu merupakan partisipasi yang bersifat mobilized (dipaksa atau diarahkan) karena dasar keterlibatan melalui undangan dan penunjukan, dan berada pada tingkat partisipasi sedang dengan menggunakan mekanisme Iobbying, konsultasi publik, RT, RW, dan LPMD. Diukur berdasarkan proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap dan perencanaan yang matang disimpulkan partisipasi masyarakat telah berlangsung efektif. Faktor pendukung efektivitas partisipasi masyarakat dalam penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah Kota Batu adalah: 1) adanya kebijakan pemerintah pusat tentang partisipasi masyarakat dalam penyusunan Prolegda; 2) adanya anggaran; 3) antusiasme masyarakat dalam penyusunan Prolegda; dan 4) adanya kerjasama dengan pihak konsultan. Faktor penghambat efektivitas partisipasi masyarakat dalam penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah Kota Batu adalah: 1) keterbatasan anggaran; 2) sumber daya manusia yang belum memadai; 3) rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat; dan 4) belum adanya media bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi draf Raperda.Saran dari penelitian ini adalah masih diperlukan penelitian pada tahapan berikutnya. Partisipasi masyarakat yang sudah efektif perlu terus dilakukan pengawalan. Diperlukan peningkatan dukungan sarana dan prasarana melalui perencanaan anggaran, pengadaan formasi untuk tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan, perlu memperhatikan ketepatan dalam mengundang atau menunjuk masyarakat yang dilibatkan, dan membuka akses bagi elemen masyarakat yang ingin berpartisipasi secara sukarela. Masyarakat perlu meningkatkan kepedulian dan perhatian terhadap perkembangan yang terjadi khususnya terkait dengan penyusunan Prolegda