Manajemen Penyelenggaraan Program Pelatihan Masyarakat (Studi di Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri di Malang)

Pengembangan sumberdaya manusia penting sebagai sarana mencapai tujuan pembangunan secara efektif. Pengembangan sumberdaya manusia yang terarah dan terencana disertai pengelolaan yang baik dapat menghemat penggunaan sumberdaya yang ada. Penelitian ini memberikan gambaran tentang manajemen penyelenggaraan program pelatihan masyarakat di Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Malang sekaligus menemukan faktor-faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan program pelatihan masyarakat. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis dan mengintepretasikan secara jelas dan mendalam tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan : (1) Manajemen penyelenggaraan program pelatihan masyarakat di Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Malang, (2) Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan manajemen penyelenggaraan program pelatihan masyarakat di Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Malang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan proses analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Straus dan Corbin (1997). Menurut Strauss dan Corbin (1997), ada tiga langkah besar dalam melakukan analisis data kualitatif, yaitu : (1) Open Coding , (2) Axial Coding , (3) Selective Coding. Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian dapat disimpulkan: p elatihan masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Masyarakat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Malang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Subbagian dan Seksi di Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Malang. Unsur unsur manajemen telah dilakukan dalam penyelenggaraan program pelatihan masyarakat di Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Malang, dimana terdapat unsur planing dalam tahapan perencanaan melalui identifikasi kebutuhan pelatihan, unsur organizing dalam tahapan perencanaan melalui temu karya, unsur actuating dalam tahapan pelaksanaan pelatihan serta unsur controlling dalam tahapan penilaian, review , dan perbaikan pelatihan. Tahapan perencanaan pelatihan melalui kegiatan identifikasi kebutuhan pelatihan, penyusunan rencana kerja dan temu karya. Tahapan pelaksanaan pelatihan telah dilaksanakan mulai persiapan hingga terlaksananya program pelatihan. Tahapan penilaian pelatihan dilaksanakan dengan menggunakan alat bantu lembaran pre test dan post test, lembar evaluasi harian, e valuasi reaksi, serta refleksi harian. Tahapan r eview pelatihan dilaksanakan dengan melakukan monitoring dan evaluasi pasca pelatihan sedangkan tahapan perbaikan pelatihan dilakukan secara menyeluruh dari aspek materi pelatihan, sarana pendukung, perbaikan modul yang, serta pengembangan karyawan. Faktor pendukung dan penghambat dalam manajemen penyelenggaraan program pelatihan masyarakat di Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Malang adalah : faktor pendukung internal meliputi tersedianya sarana dan prasarana berupa asrama berkapasitas 210 orang, ruang makan, sarana hiburan musik dan televisi, sarana ibadah mushola, sarana olahraga bulutangkis, tenis meja dan fitness serta alat transportasi berupa 2 unit bis. Tersedianya panita pelaksana serta kedudukan Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Malang sebagai Unit Pelaksana Teknis pada tingkat Eselon II. Faktor pendukung eksternal yaitu tingginya kebutuhan daerah terhadap pelatihan masyarakat. Faktor penghambat internal meliputi belum tersedianya sarana ruang belajar yang memenuhi kriteria ruang belajar partisipatif serta belum tersedianya jabatan fungsional pelatih masyarakat. Faktor penghambat eksternal yaitu faktor anggaran dimana kebijakan pemerintah belum menempatkan pelatihan masyarakat sebagai hal yang utama dan prioritas . Unsur New Public Service dalam program pelatihan masyarakat di Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Malang terlihat dalam pelaksanaan program pelatihan masyarakat ini yang berprinsip pada pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas sehingga dapat berpartisipasi dan terlibat langsung dalam kepemimpinan bersama sesuai tugasnya masing-masing