Implikasi Yuridis Terhadap Perbedaan Pemberian Jangka Waktu Hak Pakai Bagi Warga Negara Asing Dalam Konstruksi Hukum Positif Di Indonesia

Penulisan tesis ini dilatarbelakangi adanya perbedaan pengaturan pemberian jangka waktu hak pakai bagi WNA pada PP Nomor 103 Tahun 2015 dengan PP Nomor 40 Tahun 1996, yang dimana perbedaan tersebut dapat terlihat pada substansi Pasal 6 dan 7 PP Nomor 103 Tahun 2015 (hak pakai diberikan selama 80 tahun) dengan substansi Pasal 45 dan 49 PP Nomor 40 Tahun 1996 (hak pakai diberikan selama 25 tahun). Perbedaan tersebut sekaligus mampu memberikan penyadaran bahwasanya pengaturan dasar mengenai pemberian hak pakai yang diberikan selama 25 (duapuluh lima) tahun pada PP Nomor 40 Tahun 1996 dengan nyata tidak diadopsi oleh PP Nomor 103 Tahun 2015 yang notabenenya sebagai salah satu aturan yang menjadikan hak pakai sebagai sebagai alas hak dari suatu hunian. Berbagai kalangan di masyarakat berpendapat bahwa pengaturan hak pakai pada PP Nomor 40 Tahun 1996 sudah seharusnya selalu berkaitan dengan peraturan lain yang menjadikan hak pakai sebagai landasan hak dari suatu kepemilikan obyek tertentu diatas tanah, termasuk hunian. Sehingga dengan terjadinya perbedaan tersebut kiranya telah menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat, khususnya bagi profesi dan para praktisi yang pekerjaannya berkecimpung dalam kepengurusan tanah, apabila persoalan ini tidak menemui titik terang, maka akan di khawatirkan perbedaan tersebut dapat memicu implikasi hukum yang merugikan di kemudian hari, serta dapat menimbulkan kebingungan dalam penerapannya. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah mengapa pengaturan pemberian jangka waktu hak pakai bagi WNA pada PP Nomor 103 Tahun 2015 berbeda dengan PP Nomor 40 Tahun 1996 dan apa implikasi yuridis terhadap perbedaan pemberian jangka waktu hak pakai bagi WNA dalam konstruksi hukum positif di Indonesia. Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta pendekatan sejarah. Berdasarkan hasil penelitian telah dapat diketahui bahwa Perbedaan pemberian jangka waktu hak pakai bagi WNA di Indonesia antara PP Nomor 103 Tahun 2015 dengan PP Nomor 40 Tahun 1996 di latar belakangi dan didasari oleh upaya Pemerintah dalam pemenuhan fasilitas properti berupa hunian yang menjadi salah satu kebutuhan primer bagi WNA yang keberadaanya memberikan manfaat, iv iv melakukan usaha, bekerja, atau berinvestasi di Indonesia, hal tersebut dilakukan mengingat pertumbuhan perekonomian di Indonesia yang semakin meningkat. Sehingga lahirnya PP Nomor 103 Tahun 2015 merupakan salah satu bentuk progresifitas hukum di bidang ekonomi yang mampu mendukung dan mempercerah prospek investasi di Indonesia.. Selanjutnya, Implikasi yuridis terhadap perbedaan pemberian jangka waktu hak pakai bagi WNA dalam konstruksi hukum positif di Indonesia telah berkesesuaian dengan asas Lex posteriori derogat legi priori dan asas lex specialis derogat legi generalis, dan perbedaan tersebut tidaklah menimbulkan pertentangan hukum apapun. Demi mencapai kepastian hukum pada penerapannya, maka dalam hal pemberian jangka waktu hak pakai bagi WNA sebagai hunian dapat diberlakuan dengan aturan yang terbaru dan mengenyampingkan aturan terdahulu, serta dalam hal pemberian jangka waktu hak pakai bagi WNA sebagai hunian dapat diberlakuan dengan aturan yang lebih khusus (spesifik), dan bilamana penerapan pemberian jangka waktu hak pakai bagi WNA tersebut bukan diperuntukkan sebagai hunian dapat diberlakuan dengan peraturan yang umum (general)