Penyelesaian Perkara Pidana Akibat Konflik Sosial melalui Mediasi Penal (Studi di Polres Tarakan)

Eksistensi mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Apakah semua macam perkara pidana harus diajukan dan diselesaikan dimuka pengadilan, ataukah ada perkara-perkara tertentu, yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui pola mediasi penal. Pada polarisasi dan mekanisme mediasi penal, sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama oleh para pihak (tersangka dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial. Konflik dua kelompok warga telah mengakibakan perekonomian di Kota Tarakan lumpuh total. Sejak pagi seluruh kegiatan perekonomian masyarakat terhenti sama sekali. Kantor pemerintahan dan sekolah pun diliburkan. Hingga malam, suasana Kota Tarakan masih mencekam. Hanya beberapa mobil dan motor yang melintas di kota yang tiga hari ini mengalami bentrokan. Pertemuan yang dilakukan menghasilkan berbagai butir kesepakatan, antara lain warga yang bertikai sepakat pokok permasalahan adalah pidana murni, yakni pembunuhan seorang warga. Kasus ini akan ditindaklanjuti dengan upaya hukum untuk menangkap pelaku pembunuhan. Menurut Wisnu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait bentrok tersebut. Mereka sampai saat ini masih dimintai keterangan penyidik Satuan Reskrim Polres Tarakan. Yang jelas kita berupaya keras untuk mencari tersangka. Penyelidikan dan penyidikan tetap intensif. Mudah-mudahan hari ini ada titik terang siapa tersangkanya. Tujuan dari peneliian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji latar belakang ditempuhnya mekanisme mediasi penal untuk menyelesaikan tindak pidana yang terjadi sebagai akibat konflik sosial di Kota Tarakan; mekanisme penyelesaian tindak pidana yang terjadi sebagai akibat konflik sosial melalui mediasi penal yang dilakukan oleh Polres Tarakan; serta kendala-kendala yang dihadapi Polres Tarakan dalam penyelesaian tindak pidana yang terjadi sebagai akibat konflik sosial melalui mediasi penal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan mendasarkan pada data primer sebagai sumber daya utamanya dan data sekunder sebagai pelengkap. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang ( statute approach ) dan pendekatan yuridis sosiologis. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, artinya data disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitas dan kebenaran data dan kemudian diambil kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Latar belakang ditempuhnya mediasi penal untuk menyelesaikan tindak pidana yang terjadi sebagai akibat konflik sosial di Kota Tarakan bahwa secara yuridis dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia, sebenarnya para penegak hukum telah diberikan wewenang tertentu oleh undang-undang untuk mengesampingkan perkara pidana atau menyelesaian perkara pidana tanpa meneruskannya ke pengadilan (sarana non litigasi). Seperti halnya kepolisian, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah memberikan hak kepada polisi (penyidik) untuk melakukan diskresi (discretion), yakni hak untuk tidak memproses hukum terhadap tindak pidana sepanjang demi kepentingan umum maupun moral, karena diskresi pada hakikatnya berada di antara hukum dan moral; (2) Mekanisme penyelesaian tindak pidana yang terjadi sebagai akibat konflik sosial melalui mediasi penal yang dilakukan oleh Polres Tarakan dengan mengadakan pertemuan di antara para pihak dengan mengajak Komunitas Paguyuban Etnis Warga Tidung dan Etnis Warga Bugis baik yang ada di Tarakan dan yang ada di luar Tarakan untuk membuat kesepakatan dan menyelesaikan konflik yang terjadi dengan disaksikan oleh Bapak Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Ketua DPRD Kalimantan Timur, Bapak Pangdam VI Mulawarman, Bapak Asisten Operasi Kapolri, Bapak Wakapolda Kalimantan Timur, Bapak Kasdam VI Mulawarman, Walikota Tarakan, Bupati Bulungan, Bupati Tana Tidung, Bapak Wakil Bupati Malinau. Hanya untuk menuntaskan akar persoalan di balik kerusuhan itu, pemerintah masih perlu bekerja keras. Pemerintah daerah harus menghentikan proses marginalisasi secara sosial, ekonomi, dan politik yang dialami oleh orang-orang Tidung di Tarakan; dan (3) Kendala-kendala yang dihadapi Polres Tarakan dalam penyelesaian tindak pidana yang terjadi sebagai akibat konflik sosial melalui mediasi penal antara lain adalah adanya pesan singkat (SMS) yang beredar di masyarakat dengan tujuan untuk memperkeruh keadaan dan membuat masyarakat tidak percaya dengan aparat penegak hukum sehingga mengharuskan Polri untuk langsung mendatangi kelompok-kelompok masyarakat yang mengungsi agar mereka kembali ke tempat kediaman masing-masing karena telah terjadi kesepakatan damai antara pihak yang bertikai