Pendayagunaan Zakat, Infaq Dan Shadakah Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Nusa Tenggara Barat. Fokus penelitian ini adalah realisasi pendayagunaan ZIS di BAZNAS Provinsi Nusa Tengara Barat, pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dan kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Data yang digunakan merupakan data primer berupa data verbal dari informan tentang realisasi pendayagunaan ZIS, pemberdayaan masyarakat yang dilakukan serta kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Pemilihan infoman menggunakan teknik nonpropability sampling dengan metode purposive sampling. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Interactive Model Analysis dari Miles dan Huberman yang meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi pendayagunaan ZIS oleh BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah. Pembedayaan masyarakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat berupa pemberdayaan individu dalam bidang kesehatan dan pendidikan, serta pembedayaan kelompok dalam bidang ekonomi. Selanjutnya, kendala yang dihadapi BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat adalah sosio masyarakat setempat yang kurang memahami tentang keberadaan BAZNAS itu sendiri dan masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Temuan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah pendistribusian dana zakat, infaq dan shadakah yang tergabung menjadi satu, adanya bentuk pengembalian ZIS kepada BAZNAS setelah diberikan dana modal gulir dan belum meratanya pendistribusian dana modal bergulir. Untuk itu maka BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu memisahkan pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah, mendistribusikan dana bantuan modal bergulir secara proposional sesuai kondisi keseluruh kabupaten/kota di daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta tidak memberikan waktu pengelolaan dana ZIS dalam bentuk bantuan dana modal bergulir namun memberikan pendidikan pelatihan dan pemahaman tentang dana modal bergulir oleh BAZNAS Nusa Tenggara Barat kepada mustahik yang menerima bantuan dana