Pemetaan Ketahanan Pangan Wilayah Kabupaten Madiun Berbasis Sistem Informasi Geografi (SIG)

Pangan merupakan komoditas penting dan strategis bagi bangsa Indonesia mengingat pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama seperti diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang pangan. Undang-Undang tersebut disebutkan Pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, sementara masyarakat menyelenggarakan proses produksi dan penyediaan, perdagangan, distribusi serta berperan sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli mereka Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai instansi terkait dan beragam pustaka ilmiah yang mendukung. Penentuan daerah ketahanan pangan dilakukan dengan menggunakan metode skoring. Hasil skoring menunjukkan bahwa secara keseluruhan wilayah Kabupaten Madiun tahan terhadap pangan terlihat komposit dari setiap kecamatan menunjukkan penanganan tidak mendesak ( tidak rawan pangan ). Sepuluh indikator penentuan daerah rawan pangan di Kabupaten Madiun terdapat satu indikator yang dapat menyebabkan rawan pangan, yaitu indikator persentase keluarga miskin. Persentase keluarga miskin di Kabupaten Madiun terbilang cukup besar yaitu sebesar 24,20 % dari 261.585 jumlah Kepala Keluarga yang ada di Kabupaten Madiun