Pengelolaan Kawasan Konservasi Hutan Mangrove Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Pesisir Timur Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep,

Hutan mangrove adalah salah satu sumber daya pesisir yang berperan penting dalam aspek ekologi dan ekonomi yang tersebar di pesisir Indonesia. Sumber daya pesisir yang tersebar di pesisir Indonesia, salah satunya di Pesisir Kecamatan Kalianget. Pesisir Timur Kecamatan Kalianget merupakan salah satu pesisir di Kabupaten Sumenep yang memiliki potensi hutan mangrove. potensi tersebut telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi dalam RDTRK kalianget tahun 2007-2012, namun telah terjadi permasalahan penurunan luas dan kerusakan fisik pada hutan mangrove Untuk tetap menjaga kelestarian hutan mangrove maka diperlukan upaya pengelolaan kawasan konservasi berbasis pemberdayaan masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan. Tujuan diadakannya rencana pengelolaan hutan mangrove ini antara lain untuk menganalisis tingkat kerusakan dan faktor penyebab kerusakan hutan mangrove serta merumuskan rencana zonasi dan upaya pengelolaan kawasan konservasi mangrove melalui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan metode Participatory Rural Appraisal (PRA) di wilayah pesisir Timur Kecamatan Kalianget. Tingkat kerusakan hutan mangrove yang terdapat di wilayah studi dianalisis menggunakan formulasi yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan, Departemen Kehutanan tahun 1997, sehingga didapatkan hasil kualitas fisik hutan mangrove di Kawasan Pesisir Timur Kecamatan Kalianget masih rendah karena dari hutan mangrove seluas 129 Ha, terdapat 78,3 Ha yang mengalami kerusakan dengan rincian seluas 42,9 Ha mengalami rusak berat dan seluas 35,4 Ha rusak sedang. Faktor-faktor penyebab kerusakan hutan mangrove tersebut dapat diketahui melalui metode analisis yang diterapkan dalam studi ini yaitu metode analisis situasi, matriks partisipatif, ranking masalah dan akar masalah yang dilakukan dalam proses PRA, sehingga diketahui faktor penyebab kerusakan hutan mangrove antara lain tidak adanya inisiatif mengembangkan fungsi ekonomis mangrove, minimnya bantuan dari pemerintah, kurangnya peraturan yang tegas dari dinas terkait. rencana program yang dilakukan tidak merata dan tidak rutin, kinerja SDM ahli mangrove minim, kurang melibatkan masyarakat, minimnya Pedoman Penyusunan Kebijakan, tidak adanya SDM ahli dan pencemaran minyak dari angkutan laut. Perumusan arahan pengelolaan ditentukan berdasarkan strategi dari hasil analisis SWOT. Arahan pengelolaan yang dirumuskan antara lain penerapan zonasi kawasan konservasi berdasarkan kesesuaian lahan baik dan sedang seluas 239,8 ha; pengadaan penyuluhan, rehabilitasi dan budidaya; pembuatan papan peraturan dan sosialisasi peraturan; penerapan alternatif pengganti minyak tanah; pembentukan sumber daya manusia ahli terkait ekosistem pesisir; pemanfaatan hasil hutan bukan kayu untuk memperoleh manfaat ekonomis; bantuan kredit usaha masyarakat; upaya pengawasan secara berkala