Evaluasi penyelenggaraan reklame di Kecamatan Blimbing, Kota Malang : Studi kasus ruas-ruas jalan utama di kecamatan Blimbing.

Kecamatan Blimbing merupakan pengkonsentrasian kegiatan perkotaan di sebelah timur laut Kota Malang, yang ditandai dengan adanya pusat pelayanan perdagangan, pusat pendidikan, perkantoran serta pelayanan sosial lainnya. Berdasarkan RTRW Kota Malang Tahun 20012010, pusatpusat pelayanan skala kota di Kecamatan Blimbing berkembang di sepanjang koridor jalan utama, yaitu Jalan Ahmad Yani Jalan Letjen. Sutoyo dan Jalan RP. Suroso Tumenggung Suryo yang menghubungkan wilayah utara Kota Malang dengan pusat kota sekaligus menghubungkan wilayah luar kota Malang (Kota Surabaya) dengan Kota Blitar dan Kota Lumajang. Aktivitas perkotaan serta kondisi penggunaan lahan yang kompleks menjadi magnet yang besar bagi dunia usaha untuk mempromosikan produknya dalam bentuk media reklame luar ruangan. Namun demikian, pemasangan reklame tersebut belum sesuai jika ditinjau dari aspek keindahan, keselamatan dan keefektifan penyampaian informasi. Disamping permasalahan fisik tersebut, di lapangan juga ditemui permasalahan lain yang berkaitan dengan masalah perizinan, pengawasan, penertiban sebagai bentuk pengendalian penyelenggaraan reklame.. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui survei primer dan sekunder yang kemudian diolah dalam bentuk analisis deskriptif dan evaluatif. Analisis deskriptif menjabarkan penyelenggaraan reklame dari segi pemasangan dan pengendalian; sedangkan analisis evaluatif bertujuan untuk mengetahui tingkat kesesuaian penyelenggaraan reklame berdasarkan tinjauan teori dan peraturan yang berlaku, serta mengetahui faktorfaktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian penyelenggaraan reklame. Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pemasangan reklame di lokasi studi kurang sesuai dengan tingkat ketidaksesuaian sebesar 36,09%. Dari aspek keindahan ketidaksesuaiannya sebesar 49,59%; dimana penempatan reklame seringkali menutupi bangunan, taman dan pepohonan yang merupakan pandangan yang asri. Dari aspek keselamatan ketidaksesuaiannya sebesar 28,89%; dimana penempatan sebagian reklame menjorok ke badan jalan, berjarak < 1,2 m dari badan jalan, ketinggian pemasangannya < 2,10 m, dsb. Sedangkan dari aspek keefektifan penyampaian informasi tingkat ketidaksesuaiannya sebesar 34,70%; dimana jarak penempatan reklame yang relatif berdekatan mengakibatkan informasi tidak dapat tersampaikan dengan baik, hal ini juga diperparah dengan penempatan yang saling menutupi serta kondisi pencahayaan yang tidak mendukung. Hasil evaluasi terhadap peraturan penyelenggaraan reklame menunjukkan bahwa masih banyak terjadi pelanggaran izin, pajak reklame dan penempatan dengan tingkat ketidaksesuaian 73,96%. Ditinjau dari lokasi pemasangannya penyimpangan terbesar terdapat di ruas Jl.R.IntanRP. Suroso sebesar 42,29%, Jl.A.Yani 39,50%, Jl.Letjend Sutoyo 38,92%, Jl.Sunandar P.Sudarmo 38,22%, Jl.S.Parman 34,68%; Jl.P.Sudirman 33,49%, dst. Sedangkan ditinjau dari pengendalian penyelenggaraan reklame tingkat ketidaksesuaiannya sebesar 56,25% yang terdiri dari variabel perizinan sebesar 75%, pengawasan 50%, penertiban 60% dan sosialisasi 33,34%. Ketidaksesuaian tersebut antara lain dikarenakan proses pengurusan izin yang tidak dapat diselesaikan tepat waktu, koordinasi dinas terkait yang tidak optimal, terhambatnya proses penertiban dan terbatasnya keterjangkauan sosialisasi. Hasil analisis faktor menunjukkan bahwa terdapat 5 faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaan penyelenggaran reklame di lokasi studi dengan tingkat pengaruh sebesar 68,441% yaitu: Faktor Kelembagaan dan Perizinan; Faktor Peraturan dan Masyarakat; Faktor Penempatan; Faktor Pencahayaan, dan Ukuran; serta Faktor Konstruksi. Rekomendasi dalam upaya pencapaian tujuan penyelenggaraan reklame disusun berdasarkan tingkat ketidaksesuaian dan faktorfaktor yang mempengaruhi penyelenggaraan reklame tersebut. Untuk mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan reklame tersebut, perlu dilakukan perbaikan dalam proses perizinan, penertiban dan pengawasan oleh dinas terkait; penyusunan peraturan teknis dalam pemasangan rekalme, peningkatan sosialisasi; pengaturan penempatan dan pembatasan jumlah reklame terpasang, pengaturan pencahayaan, penyesuaian ukuran dengan kondisi lingkungan, ds