Analisis Konflik Nelayan dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dalam Perspektif Sosiologi dan Hukum Studi Kasus di Perairan Lekok Pasuruan Jawa Timur

Kelangkaan sumberdaya perikanan di Indonesia karena orang-orang yang menangkap ikan semakin banyak sementara sumberdaya perikanan semakin berkurang. Masalah ini pada ujungnya menimbulkan konflik antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Salah satu daerah rawan konflik adalah Kecamatan Lekok. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan tipe dan karakteristik konflik nelayan dalam usaha pemanfaatan sumberdaya perikanan di wilayah perairan Lekok, menganalisa antara stake holder terkait dan menjelaskan peranannya dalam upaya penyelesaian konflik, menelusuri sebab-sebab terjadinya konflik nelayan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di perairan Lekok, Pasuruan, Jawa Timur, menjelaskan penanganan dan penyelesaian konflik secara sosial dan hukum. Penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, karena dalam penelitian ini penulis berusaha menjelaskan fakta-fakta, fenomena dan permasalahan untuk dapat diungkapkan. Data primer diperoleh melalui dari wawancara mendalam, pengamatan dan dari catatan harian. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penulusuran studi literatur dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumberdaya perikanan di Kecamatan Lekok diatur oleh aturan pusat dan aturan lokal. Namun, pada pelaksanaannya masih banyak terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan. Berdasarkan faktor penyebabnya, ada dua tipe konflik nelayan yang terjadi di Lekok yaitu konflik Internal Allocation yaitu konflik yang muncul sesama pengguna sumberdaya, misalnya antara nelayan dengan pengusaha dan External Allocation yaitu konflik yang terjadi antara nelayan lokal dengan nelayan luar daerah atau nelayan asing. Penyelesaian konflik nelayan Lekok yang dilakukan oleh Dinas Perikanan, Polairud dan Tokoh Masyarakat cenderung bersifat mediasi dimana masih diperlukan pihak-pihak yang netral turut serta dalam proses pencapaian penyelesaian konflik. Sedangkan untuk kasus konflik usaha, pihak pangamba’ memaksa nelayan payang jurung untuk tunduk pada mereka. Dalam hal ini seharusnya pemerintah dapat mengaktifkan kembali fungsi TPI dan mengurangi campur tangan pangamba’ di dalamnya, sehingga harga jual ikan tidak dapat seenaknya dipermainkan oleh pangamba’ . Kemudian pemerintah perlu menambah jumlah armada untuk pengawasan di perairan