Peran dan fungsi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan Kota Probolinggo Jawa Timur

Peran dan fungsi pelabuhan perikanan pantai sangat diperlukan dalam mengatur dan memfasilitasi kegiatan perikanan tangkap di wilayahnya, sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat nelayan di pesisir pantai Mayangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Mekanisme kerja Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan, peran dan fungsi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan dalam pengembangan kegiatan perikanan nelayan, dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan dalam peningkatan peran dan fungsi pelabuhan. Penelitian ini dilakukan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan Kota Probolinggo, Jawa Timur pada bulan Pebruari sampai bulan Maret 2011. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi: Peneliti adalah sebagai penambah wawasan, pengetahuan dan sebagai bahan untuk penelitian lebih lanjut, Peguruan tinggi dan kalangan akademis adalah sebagai bahan referensi sehingga bisa digunakan sebagai referensi dasar untuk penelitian lebih lanjut, Instansi terkait adalah sebagai bahan untuk pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan usaha disektor perikanan, Pemerintah adalah sebagai bahan untuk pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus menggunakan teknik penentuan sampel purposive sampling. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menganalisa peran dan fungsi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan memiliki luas lahan 20 Ha. Di dalam pengelolaan PPP Mayangan digunakan perundang-undangan dan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.06/MEN/2007 jo Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.19/MEN/2008 tanggal 06 oktober 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan, maka Pelabuhan Perikana Pantai Mayangan termasuk dalam golongan pelabuhan yang diusahakan. Pelabuhan perikanan bertugas melaksanakan fasilitasi produksi dan pemasaran hasil perikanan di wilayahnya, pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan dan pelestariannya, dan kelancaran kegiatan kapal perikanan, serta pelayanan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan. Dalam mekanisme kerja, hubungan kelembagaan antara instansi sangat dibutuhkan guna terciptanya sistem pengelolaan pelabuhan yang baik. Hubungan kelembagaan PPP Mayangan masih kurang berjalan dengan baik karena masih belum lengkapnya instansi yang terkait dalam pengelolaan pelabuhan perikanan. Sedangkan mekanisme kerja dari kegiatan bongkar muat kapal yaitu pemilik (juragan darat) sebagai pemimpin dan membawahi juragan laut (nahkoda) sedangkan juragan laut/nahkoda membawahi 1 KKM/bagian mesin dan 6-8 anak buah kapal. setelah perahu berlabuh maka proses pembongkaran dilakukan oleh ABK. Setelah itu hasil ditaruh dikeranjang oleh manol/tenaga pengangkut diangkut dan ditimbang. Proses penimbangan ini diawasi langsung oleh perwakilan dari juragan darat (orang yang dipercaya langsung oleh pemilik kapal). Proses penimbangan dilakukan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Kenyataan yang terjadi di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Manyangan proses penjualan hasil melaut tidak melalui pelelangan melainkan terjadi kesepakatan terlebih dahulu dengan pedagang/tengkulak sebelum berangkat melaut, sehingga hasil laut setelah dilakukan proses penimbangan langsung dibawa oleh pedagang/ tengkulak tersebut Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan memiliki peran sebagai terminal penghubung kegiatan usaha di laut dan di darat ke dalam suatu sistem usaha yang berdaya guna tinggi yang meliputi peran pelabuhan sebagai pusat aktivitas produksi, sebagai pusat aktivitas distribusi, dan sebagai pusat kegiatan masyarakat nelayan sudah berjalan baik. Sedangkan fungsi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan dalam pengembangan kegiatan perikanan masyarakat nelayan masih belum optimal dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelabuhan perikanan karena masih ada beberapa fungsinya yang belum dilaksanakan. Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.06/MEN/2007 jo Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.19/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan yang mengatur tetang fungsi dari pelabuhan perikanan maka perlu dilakukan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan yang belum ada agar peran dan fungsi pelabuhan dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Seperti fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang yang meliputi pabrik es, fasilitas docking (galangan) kapal, fasilitas bengkel kapal, pembanganunan dermaga 2, dan melakukan pengerukan pada tempat yang mengalami sedimentasi. Hubungan kelembagaan dalam pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan juga harus ditingkatkan agar peran dan fungsi pelabuhan dapat berjalan dengan baik seperti hubungan kelembagaan dengan Dinas Kebersihan kota Probolinggo dalam menjaga kebersihan lingkungan pelabuhan, meningkatkan hubungan dengan pengusaha swasta dalam penggunaan fasilitas yang mendukung kegiatan perikanan tangkap di pelabuhan. UPTD pada Tempat Pelelangan Ikan (TPI) harus segera menerapkan sistem pelelangan murni pada hasil tangkapan nelayan agar harga tidak berasal dari juragan dengan satu tengkulak saja, sehingga harga jual ikan yang didapat oleh nelayan dapat maksimal. Selain itu untuk menjaga kebersihan di lingkungan pelabuhan maka harus memindahkan pasar sementara yang di bangun di dalam pelabuhan