Modal Sosial Dalam Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Hutan Mangrove Di Pantai Damas Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek Jawa Timur

Sumberdaya pesisir dan lautan merupakan potensi penting dalam pembangunan masa depan, mengingat luas wilayah laut Indonesia adalah 62% dari luas wilayah nasional. Dengan berbagai kekayaan keanekaragaman hayati dan jasajasa lingkungan yang diberikan, sumber daya pesisir dan lautan mempunyai nilai ekonomis dan ekologis yang tinggi. Guna menjamin keberlanjutan dari sumber daya tersebut, pengelolaannya harus dilakukan secara terencana dan terpadu serta mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada semua stakeholder terutama masyarakat pesisir, dan meniminimalkan dampak serta konflik yang berpotensi terjadi. Hutan Mangrove merupakan salah satu ekosistem wilayah pesisir yang memiliki manfaat besar bagi kehidupan manusia dan organisme lain. Antara lain hutan mangrove bermanfaat sebagai pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, habitat (tempat tinggal), tempat mencari makan ( feeding ground ), tempat asuhan serta pembesaran ( nursery ground ), tempat pemijahan ( spawning ground ) bagi aneka biota perairan, sebagai pengatur iklim mikro dan lain-lain. Namun seiring perkembangan jaman, aktivitas manusia yang mulai beragam dapat menjadi ancaman bagi kelestarian hutan mangrove. Oleh karena itu, perlu adanya modal sosial digunakan dalam kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat demi mencapai tujuan bersama, yaitu mewujudkan kelestarian kawasan hutan mangrove. Seperti yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan Masyarakat Damas dalam mengelola kawasan hutan mangrove di Pantai Damas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari: (1) Upaya yang dilakukan dalam pengelolaan hutan mangrove di Pantai Damas. (2) Modal sosial dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat pada pengelolaan hutan mangrove di Pantai Damas. (3) Faktor penghambat dan faktor pendorong dalam pengelolaan hutan mangrove di Pantai Damas. Penelitian ini dilaksanakan di Pantai Damas Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek Jawa Timur pada bulan Mei 2010. Metode pelaksanaan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, teknik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Jenis data yang diperoleh berupa data primer yang didapat dari hasil wawancara dan observasi , sedangkan data sekunder berasal dari literatur yang berasal dari buku, jurnal, internet maupun laporan terdahulu. Dari hasil penelitian diperoleh tentang bagaimana kondisi hutan mangrove yang saat ini terancam mengalami kerusakan akibat adanya kepentingan manusia yang beragam. Adanya peran kelompok masyarakat Damas dalam (Gugus Pengelola Hutan Bakau) GPHB dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam pengelolaan hutan mangrove di Damas, demi terwujud kelestarian kawasan hutan mangrove yang bermanfaat bagi banyak pihak. Modal sosial yang dimiliki masyarakat Damas yaitu adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya manfaat hutan mangrove demi kelangsungan hidup masyarakat pesisir. Dari kesadaran tersebut maka lahirlah partisipasi dari masyarakat Damas GPHB untuk menjalin kerjasama dengan Pemerintah dan kelompok pengawas masyarakat lainnya dalam mengelola kawasan hutan mangrove bersama-sama. Faktor pendukung dalam pengelolaan hutan mangrove adalah adanya kesadaran dari sebagian besar masyarakat Damas, tentang pentingnya manfaat hutan mangrove di Damas, Adanya Gugus Pengelola Hutan Bakau (GPHB) yang bertugas melakukan pengelolaan kawasan hutan mangrove, Adanya kesepakatan lokal yang mengatur tentang pengelolaan hutan mangrove. Sedangkan faktor penghambat, yaitu: adanya SDM masyarakat yang masih rendah, seperti masih saja ada masyarakat yang kurang tahu akan manfaat adanya hutan mangrove bagi kelangsungan hidupnya dan tidak adanya anggaran dana untuk biaya perawatan mangrove dari Pemerintah Daerah. Dari penelitian yang sudah dilakukan dan telah dibahas sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulkan sebagai berikut: 1. Pengelolaan hutan mangrove yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pemanfaatan yang dilaksanakan di Pantai Damas Desa Karanggandu dapat berjalan dengan cukup baik. Hal ini karena adanya kelompok-kelompok masyarakat yang tergabung dalam GPHB (Gugus Pengelola Hutan Bakau) dan dukungan dari Pemerintah yang mengelola hutan mangrove. Masalah-masalah dalam perusakan kawasan hutan mangrove dapat teratasi dengan adanya kesepakatan lokal yang kemudian berubah menjadi Peraturan Daerah (Perda No.10 tahun 2004). 2. Partisipasi masyarakat adalah pelibatan masyarakat dalam bentuk memberikan rnasukan atau saran pertimbangan untuk keperluan perencanaan, pengambilan keputusan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan perikanan. Partisipasi masyarakat Damas dalam mengelola hutan mangrove terlihat dari keseriusan mereka dalam merawat hutan mangrove dan mengawasinya dari perusakan walaupun tanpa diberi upah atau imbalan. 3. Adanya kegiatan-kegiatan dari Pemerintah untuk rehabilitasi kawasan hutan mangrove yang berhasil karena mendapat dukungan dan melibatkan masyarakat Damas yang tergabung dalam GPHB dalam pelaksanaannya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka sejumlah saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 1. Bagi Masyarakat: diharapkan lebih meningkatkan partisipasinya dalam pemanfaatan dan pelestarian kawasan hutan mangrove mangrove. 2. Bagi Pemerintah: daerah seharusnya dapat lebih memfasilitasi GPHB dalam mengelola kawasan hutan mangrove, agar perawatan hutan mangrove dapat maksimal. Pemerintah juga diharapkan lebih peduli akan kesejahteraan masyarakat di Pantai Damas