Potensi Pengembangan Usaha Perikanan Laut di Kota Jayapura, Propinsi Papua.

Pembangunan perikanan sebagai bagian dari pembangunan pertanian dan pembangunan nasional, diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan dan cita-cita luhur bangsa Indonesia dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan merata, materil dan spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan pemerintah yang memberikan otonomi khusus bagi Provinsi Papua menuntut peranan yang lebih besar dari pengusaha lokal dan pemerintahan adat untuk berperan di dalam pembangunan ekonomi daerah. Besarnya potensi kekayaan alam merupakan peluang yang memungkinkan pengembangan yang merupakan mata pencaharian dominan bagi masyarakat Papua yang bermukim di wilayah pantai sebagai pendukung ekonomi daerah dan pendapatan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Kota Jayapura, Propinsi Papua dengan pertimbangan lokasi yang cukup menunjang berlangsungnya usaha perikanan laut. Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan dari bulan Desember 2007 sampai dengan bulan Januari 2008. Permasalahan yang diteliti adalah Potensi Sumberdaya Alam (SDA), Sumberdaya Manusia (SDM), Sumberdaya Buatan (Sarana dan Prasarana) dan Kelembagaan di Kota Jayapura dalam rangka mengembangkan usaha perikanan laut di Kota tersebut. Tujuan dari penelitian yang telah dicapai adalah (1) Mengetahui potensi SDA, SDM, Sumberdaya Buatan dan Kelembagaan di Kota Jayapura, propinsi Papua, (2) Mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Hasil penelitian yang telah dicapai adalah sebagai berikut: (1) Potensi SDA, antara lain perairan Kota Jayapura bagian dari perairan pasifik dimana luas perairannya mencapai 4 mil , selain itu luas lahan untuk kawasan industri sebesar 3,28% atau 3.028 Ha masih dapat dimanfaatkan untuk industrialisasi perikanan laut. Potensi perikanan yang terdapat diKota Jayapura dapat dilihat dari jumlah produksi perikanan yang dihasilkan dimana berasal dari cabang usaha penangkapan ikan dilaut yaitu sebesar 24.929 ton, diikuti perairan umum sebesar 188 ton dan terakhir adalah dari cabang usaha budidaya sebesar 715,5 ton. Jumlah produksi perikanan laut lebih besar dikarenakan potensi pantai dan luas laut yang dimiliki, sedangkan pada perairan umum dan budidaya jumlah produksinya masih rendah karena ruang pemanfataannya masih terbatas (kondisi topografi) (2) Potensi SDM, antara lain Dependency ratio sebesar 91,98 %, nelayan di Kota Jayapura masih didominasi oleh orang asli Papua yaitu sebanyak 798 orang, sedangkan sisanya yaitu pendatang sebanyak 206 orang. Selain itu, PPL yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Jayapura rata-rata merupakan lulusan S1 Perikanan dan memiliki pengalaman 2 -3 tahun dibidangnya. (3) Potensi Sumberdaya Buatan, diantaranya pelabuhan, jalan, listrik, air, pasar, alat tangkap dan kapal penangkap ikan dimana ke tujuh SDB tersebut sedang dalam masa rehabilitasi dan juga dilakukan penambahan fasilitas pendukungnya (5) Kelembagaan meliputi Dinas Kelautan dan Perikanan, TNI AL dan LSM. Sedangkan Organisasi yang terbentuk adalah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebanyak 20 kelompok. (6) Analisis SWOT menunjukkan evaluasi ii faktor eksternal (EFAS) memperoleh total skor 2,30 dan evaluasi faktor internal (IFAS) memperoleh total skor 2,10. Dalam matriks IE kombinasi IFAS dan EFAS masuk dalam sel V yang digambarkan sebagai daerah growth dan build . (7) Berdasarkan matriks SWOT, strategi pengembangan usaha perikanan laut yang cocok untuk dikembangkan di Kota Jayapura adalah strategi WO yaitu modernisasi dan penambahan armada maupun alat tangkap serta perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana yang dibutuhkan nelayan untuk menjual hasil produksi mereka. Berdasarkan hasil penelitian dapat diajukan beberapa saran agar pengembangan usaha perikanan laut dapat berjalan di daerah penelitian, yaitu: (a) Perlu usaha yang mengarah pada akses pasar yang lebih luas,sehingga tidak hanya untuk konsumsi lokal tapi juga untuk kemudiannya di ekspor, (b) Perlu perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana pendukung usaha perikanan laut, seperti pelabuhan, pasar, jalan, fasilitas listrik dan air, dan lain sebagainya, (c) Perlu adanya usaha peningkatan SDM (nelayan) dengan pemberian pelatihan dan bimbingan (d) Pemerintah daerah perlu melibatkan masyarakat dalam penentuan kebijakan sesuai dengan aspirasi, potensi dan sosio-kultur masyarakat