Pengaruh Kondisi Politik Domestik pada Pemerintah Australia terkait Dikeluarkannya Kebijakan Anti Resettlement Tahun 2014

Penelitian ini mengangkat tema tentang pengambilan kebijakan terkait pengungsi yang keluarkan oleh pemerintah Australia. Dengan maraknya konflik di negara-negara Timur Tengah dan Asia Tenggara, membuat gelombang pengungsi yang menuju kawasan Asia Pasifik semakin meningkat. Australia yang memiliki kedekatan geografis dengan Asia Tenggara khususnya Indonesia kemudian menjadi destinasi favorit para pencari suaka dan pengungsi yang transit di UNHCR Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas dari status kenggotaan Australia dalam The United Nations 1951 Convention Relating to the status of Refugees yang mengatur tentang kewajiban negara memberikan perlindungan dan bantuan terhadap pengungsi. Setelah bertahun-tahun menjadi anggota Konvensi Pengungsi 1951, barulah pada tahun 2008 Australia benar-benar mengeluarkan kebijakan perlindungan pengungsi berupa Humanitarian Programme yang didalamnya terdapat poin-poin terkait Resettlement from Indonesia. Pada tanggal 18 November 2014 Pemerintah Australia melalui DIBP dan Menteri Imigrasi, Scott Morisson mengeluarkan perubahan kebijakan terkait penutupan akses masuk pengungsi transit yang terdaftar di UNHCR Indonesia dan pengurangan jumlah kuota penerimaan. Kebijakan Anti Resettlement ini pastinya dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya desakan dari politik domestik Australia. Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melihat bentuk-bentuk pengaruh yang datang dari ranah politik domestik Australia yang dapat menekan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan Anti Resettlement tersebut. Pengaruh politik domestik semakin terasa dikarenakan adanya masa pemilihan umum Perdana Menteri di Australia