Kepentingan Nasional Jepang dalam Agreement Between the Government of Japan and the Government of The Republic of The Philippines Concerning the Transfer of Defense Equipment and Technology Tahun 2016

Selama dekade terakhir, Laut Cina Selatan telah menjadi daerah yang disengketakan atas berbagai klaim. Upaya dominansi Tiongkok untuk mengembangkan dan membangun basis pertahanannya juga dianggap telah mengganggu aktivitas pelayaran di wilayah ini. Laut Cina Selatan adalah jalur pelayaran penting yang menghubungkan sumber energi dan kegiatan ekspor-impor, terutama untuk Jepang, yang mengangkut 80 persen pasokan energinya melalui jalur ini. Jepang melalui kerja sama pertahanannya dengan Filipina, telah mampu menunjukkan kekuatan pertahanan guna menyeimbangkan kekuatan pertahanan di Laut Cina Selatan melawan pasukan pertahanan Tiongkok. Dari sejumlah negara pengklaim atas klaim kedaulatan di Laut Cina Selatan terhadap China, Filipina menjadi negara pertama dan satu-satunya yang telah menerima transfer peralatan dan teknologi pertahanan ke dalam kesepakatan bilateral dengan Jepang pada tahun 2016. Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa kegiatan Jepang melalui kerja sama pertahanan dengan Filipina pada tahun 2016 telah menunjukkan adanya kepentingan nasionalnya. Penulis menggunakan konsepsi kepentingan nasional oleh Holsti. Penulis menemukan bahwa kekuatan pertahanan yang telah dibuat Jepang di Laut Cina Selatan adalah upaya untuk melindungi jalur transportasi energinya, sebagai way of life nasional yang menunjukkan kepentingan intinya. Kepentingan jngk menengah juga ditunjukkan oleh upaya Jepang untuk mengembangkan peluang ekonomi dan meningkatkan prestige di bidang pertahanan. Penulis juga menemukan tujuan jangka panjang yang dilakukan Jepang dengan memobilisasi kekuatan pertahanannya bersama Filipina di Laut Cina Selatan dan meningkatkan ketaatan UNCLOS, yang tidak memberikan perlakuan khusus kepada satu pihak di Laut Cina Selatan untuk mengeksplor daerah tersebut