Peran Ombudsman Dalam Mengawasi Maladministrasi Di Instansi Kepolisian Republik Indonesia

Fokus penelitian ini adalah 1) Bagaimana Peran Ombudsman dalam mengawasi maladministrasi yang dilakukan oleh Instansi Kepolisian Republik Indonesia 2) Apa saja kendala yang dihadapi oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam mengawasi maladministrasi yang dilakukan oleh Instansi Kepolisian Republik Indonesia Hal ini dilatar belakangi oleh fenomena bahwa untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap birokrasi, salah satu langkah penting yang ditempuh pemerintah pasca reformasi adalah dengan memperkuat pengawasan terhadap birokrasi dengan membentuk lembaga pengawas eksternal, yakni lembaga Negara Ombudsman Republik Indonesia. Faktor penyebab maladministrasi karena tidak adanya informasi yang memadai mengenai kepastian jangka waktu proses penyelesaian dan biaya layanan. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa Peran Ombudsman Republik Indonesia dalam mengawasi maladministrasi yang dilakukan oleh Instansi Kepolisian Republik adalah dengan sistem kerja kolektif kolegial. Karena ini merupakan salah satu cara agar kepolisian dapat diawasi oleh Ombudsman, Selain itu Ombudsman berusaha melakukan sebuah evaluasi penilaian dimana setiap 2 tahun sekali ada sebuah penilaian terhadap sebuah Instansi yang memiliki Zona Kepatuhan Bahaya atau Termasuk Instansi yang mengalami peningkatan Maladministrasi setiap tahunnya Untuk itu dilakukan MOU dengan pihak kepolisian sebagaimana hal ini bertujuan untuk melakukan kerjasama atau sosialisasi terkait harus adanya peran Lembaga Ombudsman dalam mengawasi Kinerja pelayanan yang dilakukan di Instansi Kepolisian Republik Indonesia, Walaupun pada akhirnya masih kurang maksimal adanya Peran Ombudsman dalam mengawasi Maladministrasi yang dilakukan oleh Kepolisian Kendala yang dihadapi oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam mengawasi maladministrasi yang dilakukan oleh Instansi Kepolisian Republik Indonesia adalah kurangnya transparansi dalam memberikan informasi oleh Instansi Kepolisian Republik Indonesia, dan cenderung menutupi adanya kesalahan di instansi tersebut, bahkan tidak jarang mereka membalas dengan meliput media bahwasanya Ombudsman sudah terlalu jauh mengambil informasi di dalam kepolisian sehingga tidak jarang ini dimanfaatkan media untuk menulis berita yang memprovokasi adanya hubungan tidak harmonis antara kepolisian maupun ombudsman