Analisis Konflik Pembebasan Lahan Jalan Tol Pandaan - Malang (Studi Kasus Pembebasan Lahan Kelurahan Madyopuro)

Penelitian ini mengangkat tentang konflik pembebasan lahan Jalan Tol Pandaan – Malang di Kelurahan Madyopuro Kota Malang. Konflik pembebasan lahan terjadi pada rencana pembangunan Jalan Tol Pandaan – Malang sebagai salah satu program Nawacita Presiden Joko Widodo. Kelurahan Madyopuro merupakan wilayah paling sulit dibebaskan dibandingkan Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan. Ini disebabkan karena Madyopuro adalah wilayah perkampungan terpadat yang akan dilewati Jalan Tol Pandaan – Malang yang menyebabkan tingginya conflict interest pada masyarakat. Konflik ini terjadi karena tidak cocoknya nilai ganti rugi yang diberikan tim penaksir nilai ganti rugi kepada warga. Penelitian ini menggunakan Teori Penahapan Konflik Simon Fisher untuk melihat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik pada proses pembebasan lahan Jalan Tol Pandaan – Malang di Kelurahan Madyopuro. Hasil penelitian yang dilakukan di lingkungan Kelurahan Madyopuro menunjukan bahwa terdapat lima tahap konflik. Pertama, Tahap Prakonflik. Pada tahap ini, Konsultasi Publik tidak dijalankan oleh P2T dan minimnya pengetahuan warga terdampak mengenai pembebasan lahan membuat warga kebingungan. Kedua, Konfrontasi. Konflik timbul akibat tidak cocoknya nilai ganti rugi yang diberikan P2T dan warga harus berpindah tempat tinggal yang menjauhkannya dari fasilitas umum di Kota Malang. Ketiga, Tahap Krisis. Sulitnya warga untuk bertemu dengan P2T membawa konflik ke jalur litigasi, yakni warga menggugat P2T ke Pengadilan Negeri Kota Malang. Keempat, Tahap Akibat. Belum selesainya proses pembebasan lahan dikarenakan konflik menjadikan pembangunan Jalan Tol Pandaan – Malang tertunda. Kelima, Pascakonflik. Hingga akhir 2016, belum ada kesepakatan untuk solusi konflik pembebasan lahan dan justru melahirkan banyak isu di media. Tindak lanjut dan upaya P2T dalam menangani konflik juga masih kurang. P2T lebih memilih menunggu proses hukum sampai terjadi inkrah atau memindahkan lokasi pembangunan dari Kelurahan Madyopuro. Sedangkan warga terdampak hanya ingin adanya forum musyawarah dengan P2T untuk tawar menawar nilai ganti rugi yang wajar